- Istimewa
VIVA.co.id – Calon Ketua Umum PSSI, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengungkapkan beberapa program kerjanya jelang Kongres Luar Biasa (KLB), 17 Oktober 2016 nanti. Dia akan menerapkan beberapa aturan yang mengharamkan politik masuk di tubuh PSSI.
Selama ini, unsur politik memang sangat kental dengan PSSI. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fenomena di mana pengurus PSSI juga berprofesi sebagai anggota dewan, pejabat publik, pegawai negeri sipil (PNS), dan militer aktif.
Padahal, sejak 2005 lalu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum yang melarang mereka masuk ke kepengurusan organisasi olahraga.
Lirik saja Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj 2012. Di surat tersebut, terdapat aturan yang melarang kepala daerah tingkat I dan II, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan PSSI Daerah, serta kepengurusan klub sepakbola profesional hingga amatir.
Kemudian, dalam pasal 56 ayat 3 PP Nomor 16 Tahun 2007, menyatakan dengan tegas bahwa pengurus komite olahraga nasional dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen.
"Perlu diluruskan memang, saya pikir aturan dari Kemendagri memang harus dilaksanakan. Mengurus PSSI itu tak bisa setengah-setengah. Jadi, saya pikir harus ditegakkan aturan tersebut," ujar Moeldoko di kediamannya, kemarin.
"Pengurus PSSI harus fokus. Sebab, kondisi PSSI saat ini sedang tak bagus," lanjutnya.
Mantan Panglima TNI tersebut juga menyatakan akan menyingkirkan segala macam praktik kotor yang selama ini terjadi di sepakbola Indonesia. Moeldoko pun berani menjamin untuk memberantas segala macam tindakan yang menjurus pada pengaturan skor, pencurian umur, dan lainnya.
"Itu racun buat saya. Dari sisi manajemen, saya juga akan memperbaiki. Jangan ada kepentingan politik. Sebab, kepentingan politik akan menghancurkan organisasi tersebut," tegas Moeldoko.
Komite Pemilihan PSSI sudah meloloskan nama Moeldoko. Dia dianggap layak bersaing di KLB.
Dukungan dari voters, diklaim Moeldoko, telah didapatnya. Namun, dia enggan membeberkan siapa saja yang mendukungnya di KLB nanti. (one)
