- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Polemik soal tempat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tanggal 17 Oktober 2016, masih juga belum menemui titik terang. PSSI tetap berusaha mematuhi statuta FIFA dan AFC untuk menggelar kongres di Makassar. Sementara rekomendasi Kemenpora mengajurkan kongres digelar di Yogyakarta.
Kurang dari sepekan lagi Kongres Biasa pemilihan Ketua Umum PSSI akan digelar. Namun, soal tempat mana yang akan digelar justru masih rancu. Terkait hal ini, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Tony Aprillany memberikan bocoran terkait perkembangan persiapan kongres.
Menurut Tony, PSSI sampai saat ini masih tetap bertahan dengan hasil rapat Exco bulan September lalu dengan Makassar sebagai tempat final. Hal ini juga sudah diutarakan Sekjen PSSI, Azwan Karim, kepada AFC dan FIFA. Tak hanya itu, perwakilan AFC dan FIFA juga sudah memastikan hadir sejak tanggal 15 Oktober 2016.
"Sampai detik ini saya baru saja bicara dengan Sekjen (Azwan Karim), final masih tetap di Makassar. Sekjen juga sudah berkomunikasi dengan pihak AFC dan FIFA, dan mereka juga positif akan hadir sejak tanggal 15 (Oktober 2016)," ujar Tony kepada wartawan, Selasa 11 Oktober 2016 sore WIB.
Terkait rekomendasi Kemenpora untuk menggelar kongres di Yogyakarta, Tony menegaskan PSSI bukannya ingin melawan apa yang dianjurkan pemerintah. Hanya saja, PSSI dalam posisi sulit soal ini. Sebab, andai mentah-mentah mengikuti rekomendasi pemerintah, bukan tak mungkin Indonesia akan terkena sanksi lagi.
Tony juga menjelaskan, surat rekomendasi Kemenpora yang dikeluarkan 9 September 2016 soal kongres di Yogyakarta, memang tidak sesuai dengan aturan PSSI (Pasal 29 ayat 2). Sebab, dalam aturan PSSI rekomendasi tempat boleh dikeluarkan setidaknya delapan minggu sebelum kongres digelar.
"Menurut mereka (AFC dan FIFA) kalau ini dirubah, akan menyalahi statuta. Mereka tetap ingin kongres digelar di Makassar. Karena, mereka melihat jika rekomendasi Kemenpora dikeluarkan dalam tengat waktu delapan minggu, yang sudah ada dalam statuta," kata Tony melanjutkan.
"Sesuai dengan statuta, seharusnya (rekomendasi) Kemenpora disampaikan sebelum waktu delapan minggu itu. Kalau tanggal 9 September 2016 (surat terbit rekomendasi Kemenpora) itu kan kurang dari delapan minggu dari aturan FIFA dan AFC. Kita sudah komunikasikan ini dengan Kemenpora. Mudah-mudahan satu dua hari ke depan bisa ada responnya," ucapnya.
"Kesulitan kami sebenarnya ada di situ. Jadi, kami juga sebenarnya bukannya tidak mau nurut sama pemerintah. Tapi, kami juga tidak bisa melanggar statuta FIFA dan AFC karena kita juga kan baru saja keluar dari sanksi," kata Tony.
Terkait hal ini, Azwan Karim juga ikut angkat komentar. Azwan juga sependapat dengan Tony, yang mengatakan PSSI tidak bermaksud untuk menentang pemerintah. Azwan menegaskan PSSI tidak ingin lagi dianggap menyalahi aturan FIFA dan AFC, yang bisa kembali berdampak negatif bagi sepakbola Indonesia.
"Yang perlu dimengerti adalah kita ini enggak mau ngeyel terhadap pemerintah. Kami menghormati apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi di satu sisi kami juga tidak bisa melanggar aturan dari AFC dan FIFA," ujar Azwan.
"Kami terus berhubungan intens dengan Kemenpora lewat Pak Gatot (Dewa Broto/Juru Bicara Kemenpora). Kami sudah sampaikan semua tentang posisi kami dalam hal ini," katanya.
