10 Negara Minta Google Perketat Privasi User

Google
Sumber :
  • AP Photo

VIVAnews - Badan pengawas dari sepuluh negara meminta raksasa mesin pencari Google untuk lebih memperhatikan privasi penggunanya. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pejabat Komisi Informasi dari Inggris, Kanada, Jerman, Spanyol, dan lainnya kepada bos Google, Eric Schmidt.

Dalam surat itu, mereka menilai Google telah melupakan kepentingan warga saat mengembangkan produk-produknya. Surat ini disampaikan setelah masalah yang melingkupi jejaring sosial Google, Buzz, yang secara otomatis menghubungkan akun-akun Gmail tanpa notifikasi kepada penggunanya.

"Kami tidak bisa menerima bahwa Google meluncurkan produk yang mengganggu informasi pribadi, meski Google menyatakan akan memperbaikinya di kemudian hari," demikian disampaikan dalam surat tersebut seperti dikutip laman harian Guardian.

Dalam surat itu, para komisioner menyebutkan enam kawasan di mana Google harus memperbaiki aturan privasinya. Mereka juga meminta Google tidak menggunakan data personal dan memberitahu konsumen mengenai penggunaan informasi tersebut.

Selain itu, mereka meminta Google mempermudah penghapusan akun pribadi. Sejumlah pengamat menilai surat ini merupakan refleksi kekhawatiran mengenai kekuatan Google.

Raksasa internet ini sendiri telah menyatakan memiliki misi untuk menyediakan seluruh informasi di dunia. Namun dalam perjalanannya, mereka telah berulangkali melanggar aturan privasi dan masalah hak cipta.

Juru bicara Google mengatakan perusahaannya telah berusaha melindungi data pribadi penggunanya. Google juga tidak akan merespon surat ini secara resmi. "Kami selalu berusaha terbuka mengenai data yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya," kata dia. (hs)

Kutukan Sungkyunkwan Scandal: 5 Pemerannya Terjerat Kontroversi Bertubi-tubi!
Febri Diansyah dan Rasamala Usai Diperiksa Penyidik KPK

Jaksa KPK Panggil Febri Diansyah dkk ke Sidang SYL, Ini Alasannya

Jaksa KPK akan memanggil Febri Diansyah dkk dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa mantan Mentan SYL.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024