VIVAnews - Pemerintah dinilai salah kaprah dalam membangun jaringan broadband untuk komunikasi nirkabel di Indonesia. Selain masih terkendala infrastruktur, pemerintah masih mengandalkan jaringan wireless.
Dari 50 juta pengguna internet di Indonesia, sebesar 95 persen tercatat masih menggunakan jaringan wireless.
"Idealnya wireless digunakan untuk low traffic, namun di Indonesia dimanfaatkan untuk kapasitas yang tinggi," kata Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Setyanto P. Santosa, usai Indonesia Telecom Outlokk 2012 oleh Frost and Sullivan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu 15 Febuari 2012.
Di wilayah Eropa, kondisinya berbalik dalam hal pembangunan broadband. Di sana, lanjutnya, setelah infrastruktur siap, baru kemudian mengadopsi jaringan internet yang hasilnya sangat mencukupi untuk kebutuhan.
Karena itu Pemerintah diminta membangun fixed line. "Semua harus membangun fixed line, pemerintah juga operator," ucap Setyanto.
Untuk membangun infrastruktur memang harus membuat unit baru. Tapi Setyanto menyebut itu adalah hal teknis.
Pemerintah, menurutnya, jangan hanya membuat regulasi, tapi juga membentuk semacam BUMD khusus untuk broadband, seperti di Perancis dan Australia. "Kalau BUMD kan galiannya lebih mudah dan ini sudah teruji di negara maju," jelasnya.
Ia dengan tegas mengatakan bahwa sisi infrastruktur broadband di Indonesia belum siap untuk kebutuhan broadband yang memadai. Padahal di sini merupakan pasar yang potensial.
Sekedar informasi, untuk pembangunan fixed line, pemerintah sudah mencanangkan program Sistem Palapa Ring, yang menghubungkan antarpulau dengan kabel optik. (umi)
Kondisi Terkini Chandrika Chika di Tahanan, Usai Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Usai resmi ditahan, orangtua Chandrika Chika langsung menjenguk sang putri. Ibunda Chandrika Chika, Poppy Putry, mengungkapkan bahwa anaknya dalam keadaan yang baik.
