- www.spacenews.com
VIVA – Indonesia kena denda US$20 juta atau Rp277 miliar dari pengadilan arbitrase di London, Inggris. Denda ini dijatuhkan akibat Kementerian Pertahanan tidak membayar sewa Satelit Artemis milik operator satelit asal Inggris, Avanti Communications.
Satelit Artemis disewa Pemerintah Indonesia mengisi Slot orbit 123 Bujur Timur. Slot ini sebelumnya ditempati Satelit Garuda-1 dan keluar dari orbit tersebut pada Januari 2015.
Pemerintah Indonesia memang berjuang mengisi slot orbit tersebut. Sebab sesuai aturan International Communication Union (ITU), negara yang mengelola slot orbit diberi waktu 3 tahun untuk mengisi slot orbit. Jika lewat dari waktu tersebut, hak atas slot orbit akan gugur otomatis dan digunakan negara lain.
Slot orbit 123 Bujur Timur itu begitu penting bagi pertahanan negara Indonesia. Dikutip dari laman Kementerian Pertahanan, Minggu 10 Juni 2018, dengan negara kepulauan Indonesia perlu sistem pertahanan negara yang kuat dan sistem komunikasi pertahanan yang tahan terhadap cuaca ekstrim.
Guna memenuhi kebutuhan sistem tersebut, perlu satelit yang berada pada slot tersebut.
"Keberadaan Satelit L-Band di slot orbit 123 Bujur Timur dapat memenuhi kriteria kebutuhan tersebut karena memiliki kemampuan untuk menjangkau daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil di Indonesia," tulis Kementerian Pertahanan dalam situsnya.
Selain itu, satelit pada slot orbit itu bisa menjangkau untuk komunitas maritim, vessel monitoring system, komunikasi untuk monitoring bencana seperti search and rescue serta komunikasi pertahanan dan keamanan.
Selain itu, Kementerian Pertahanan menuliskan, keberadaan satelit Indonesia pada slot orbit 123 Bujur Timur sangat penting bagi pertahanan Indonesia mengingat letaknya berada tepat di tengah-tengah wilayah yurisdiksi Indonesia atau kira-kira berada di atas Pulau Sulawesi.
Mengingat pentingnya slot tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah penyelamatan slot orbit tersebut. Pada 4 Desember 2015, Presiden Jokowi memerintahkan slot tersebut diselamatkan untuk kemudian dikelola oleh Indonesia. Apabila Kemhan dan Kemkominfo tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan maka hak pengelolaan slot orbit 123 Bujur Timur tersebut akan hilang sejak Januari 2018. (mus)
