Kampanye Anti Pornografi

China Bolehkan SMS Cabul, Asal...

VIVAnews - Kampanye anti pornografi di internet oleh pemerintah China ternyata mulai mengundang keresahan. Sebagian publik khawatir kalau razia itu juga meluas ke pesan-pesan tertulis di ponsel (SMS) yang bernada seksual alias cabul.

Menanggapi kekhawatiran itu, seorang pejabat Mahkamah Agung di China buru-buru menegaskan bahwa kampanye anti pornografi tidak akan menyebar ke pesan-pesan SMS pribadi. Dengan kata lain, warga masih bisa mengirim SMS "nakal" kepada suami atau istri yang bersangkutan.

Demikian menurut laman harian China Daily, mengutip pernyataan dari Hu Yunteng, pejabat kantor Mahkamah Agung China bidang penelitian, Jumat 5 Februari 2010. Dia menjamin bahwa pengirim SMS cabul tidak akan dijerat Undang-undang Kriminal, asalkan tidak bersifat komersil atau propaganda yang disebarkan kepada orang banyak.

Pihak berwenang pun tidak akan bertindak bila tidak ada yang merasa terhina atas pesan cabul yang dia terima. "Selama pengirim dan penerima SMS suka, tidak ada masalah," kata Hu.

Menurut Chen Guoiqing, direktur pusat penelitian kantor Mahkamah Agung, hukum di China hanya menjerat mereka yang menyebarkan pornografi "di fasilitas umum" dan "dalam kasus-kasus yang serius." Yang dimaksud kasus serius adalah bila SMS cabul dikirim ke banyak orang.

Pernyataan para pejabat itu terkait dengan laporan baru-baru ini bahwa pemerintah di Provinsi Guandong akan melarang pemilik ponsel mengirim lebih dari 300 SMS cabul. Kabar itu langsung mengundang perdebatan hangat mengenai kriteria larangan.

"Bila seseorang mengirim 299 SMS cabul, apakah dia akan dihukum?" "Saya dan teman-teman suka bertukar SMS seperti itu. Saya tidak melihat ada yang salah," demikian reaksi publik di Guandong dalam forum diskusi di internet.

Menurut harian Beijing News, Sabtu 6 Februari 2010, polisi bisa menahan mereka yang ketahuan menyebarkan pesan-pesan porno atau yang bernada menghina. Lama tahanan antara lima hingga sepuluh hari. 

Selama 2009, pihak berwenang di China telah menahan lebih dari 5.000 orang terkait dengan pornografi di internet. China pun telah menutup ribuan laman yang dianggap memuat materi pornografi.

Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Singgung Lahan 3 Ribu Hektare di Musrembang
Ketua Kwarnas Pramuka Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso

Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah

Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024