- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVAnews - Desakan komunitas TIK Indonesia agar pemerintah membuat Badan Cyber Nasional (BCN) menemui titik terang. Pemerintah melalui para menteri terkait dikabarkan sedang membicarakan kemungkinan tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan jika hal ini sedang dalam tahap pembahasan dan melibatkan beberapa kementerian. Pasalnya, Kominfo menganggap jika persoalan Cyber tidak hanya bisa ditangani oleh satu kementerian saja.
"Badan Cyber Nasional itu tidak bisa hanya kominfo. Kami (Kominfo) lebih banyak fokusnya ke infrastruktur. Kita harus bicara juga dengan kementerian yang lain. Saat ini sudah mulai dibicarakan. Dikoordinir oleh Menkopolhukam," kata Rudiantara ditemui di Jakarta, Kamis 11 Desember 2014.
Mengenai level penempatan BCN, Rudiantara menganggap hal tersebut bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan. Padahal, Mastel dan beberapa organisasi TIK lain menganggap jika level BCN setidaknya harus berada di bawah Presiden.
"Berada di bawah apa, itu bukannya hal yang tidak penting ya. Tapi itu nomor dualah. Yang penting itu secara fungsional itu jalan." kata dia.
Rudiantara juga memastikan jika BCN nantinya akan memiliki fungsi yang beda dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII). Menurut dia, keduanya akan saling melengkapi.
"Harusnya compliment satu yang lain. Bagi saya, jangan membuat sesuatu yang sudah ada. Bagaimana merapikan, membuat yang ada ini menjadi compliment satu dengan yang lain agar efisien dan cepat," paparnya.
Rencana untuk membuat Badan Cyber Nasional ini dirasa penting bagi para pelaku industri TIK. Dikatakan Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Telekomunikasi, Johnny Swandi Sjam, keamanan siber sangat dibutuhkan untuk membuat segala infrastruktur berjalan dengan semestinya.
"Security sangat penting. Apa jadinya jika internet lumpuh padahal semua aktivias sudah terhubung dengan jaringan internet," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menyatakan niatnya untuk membuat Badan Cyber Nasional. Diharapkan badan tersebut akan mulai dibentuk tahun depan.
Beda BCN dengan ID SIRTII, jika ID-SIRTII hanya memonitoring sensor area internet publik, BCN bertugas di sektor kritikal, seperti energi, perbankan dan transportasi publik.
BACA JUGA:
Israel-Iran Memanas, BI Catat Modal Asing Kabur dari Indonesia Rp 21,46 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat, modal asing keluar atau capital outflow di pasar keuangan domestik mencapai Rp 21,46 triliun di pekan ketiga April 2024.
