- REUTERS/Toby Melville
VIVA – Belum usai kasus hilangnya 57 juta data pelanggan dan pengemudi beberapa waktu lalu, kini perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, sedang diselidiki kasus lainnya, yaitu membentuk tim spionase atau mata-mata untuk mencuri data rahasia milik kompetitor.
Mantan agen Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, John Kiriakou mengatakan, sepak terjang spionase di dunia industri dan perdagangan sebenarnya lumrah terjadi.
Terbongkarnya kasus yang melibatkan perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Dara Khosrowshahi itu berawal dari persidangan di pengadilan federal di Amerika Serikat pada Selasa, 28 November 2017 lalu.
Dalam persidangan tersebut terungkap adanya konspirasi yang melibatkan Uber dan Waymo, perusahaan teknologi penggerak spin-off Google, di mana Wymo menuduh Uber mencuri teknologinya.
Tuduhan baru terhadap Uber berkisar pada sebuah surat yang ditulis oleh Richard Jacobs, mantan manajer intelijen global Uber. mengungkapkan bahwa dirinya diturunkan jabatannya lalu dipecat, karena berusaha menghentikan dugaan spionase perusahaannya itu.
Uber diduga mencoba mencuri rahasia dagang dari pesaingnya itu di luar negeri dengan menggunakan layanan seperti Wickr untuk menghapus pesan dan mempekerjakan mantan agen CIA untuk membantu pengawasan.
"Banyak perusahaan mempekerjakan pejabat maupun mantan pejabat CIA untuk bekerja agar mereka dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Namun, apa yang Uber lakukan adalah ilegal karena hal itu melampaui batas hukum. Ini rahasia kecil yang terungkap dari sepak terjang perusahaan Amerika yang kotor," kata Kiriakou, seperti dikutip Sputniknews, Kamis 30 November 2017.
Ia kembali menjelaskan, perusahaan-perusahaan AS benar-benar penuh dengan mantan pejbata CIA, dan menurutnya, hal ini lucu karena memiliki keahlian spesifik tetapi tidak bekerja untuk negara melainkan perusahaan.
"Ketika Anda bekerja di CIA, banyak orang percaya bahwa keahlian Anda sangat spesifik terhadap spionase dan loyal terhadap pemerintah. Anda tidak akan melakukan hal lain di luar pemerintah," ungkapnya. "Faktanya itu sama sekali tidak benar, "kata Kiriakou. (ren)
