- ANTARA/Zarqoni Maksum
VIVAlife - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyampaikan pernyataan di media mengenai tata cara kampanye pemilu 2014 yang tidak memperbolehkan adanya musik dangdut ketika berkampanye. Meski sudah diklarifikasi oleh juru bicara kepresidenan, namun raja dangdut Rhoma Irama tanggapi lain pernyataan presiden itu.
Kepada VIValife, Rhoma yakin SBY tidak bermaksud diskriminatif. "Presiden tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan musik dangdut. Cuma yang saya tangkap, substansinya dalam rangka efisiensi dan efekstifitas dalam rangka pelaksanaan pemilu terbuka," ujarnya saat ditemui di Bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Jumat 18 Januari 2013.
Rhoma pun menyatakan tidak ingin berprasangka buruk terhadap pernyataan tersebut. Meski demikian, pentolan grup Soneta itu mengaku masih mengisi acara pemilihan di daerah-daerah. Baginya, tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan.
"Menurut pengalaman saya, Alhamdulillah, kebetulan saya baru pulang dari pilkada Makassar, jadi Soneta pun sangat sering mengisi acara-acara pilkada. Alhamdulillah apa yang beliau khawatirkan tidak terlihat," pungkas Rhoma yang ikut mencalonkan diri jadi presiden itu.
Meski demikian, Rhoma tetap mengharapkan adanya dangdut yang sopan dalam acara kampanye pilkada. "Kemarin dengan Pak Taufik Kemas telah menyetujui dengan membuat MoU, jadi kita akan mengarah katakanlah dangdut yang santun," ungkap ayah kandung Ridho Rhoma itu.
Sementara itu disaat bersamaan, pedangdut Ikke Nurjanah sebagai Ketua Harian PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia) mengharapkan agar pernyataan itu tidak berkepanjangan karena bisa mengganggu mata pencaharian para musisi dangdut.
"Kalau saat ini kita tidak dibolehkan menyanyi dari kampanye, itu bisa berdampak banget ke kita. Karena bisa mengganggu pencarian nafkah. Takutnya ini akan berkepanjangan saja," ujarnya.
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
PKB Kota Malang akan mengusulkan 4 nama ke DPP PKB.
