- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Seiring akan pensiunnya Komisaris Jenderal Jusuf 'The Big Mango' Manggabarani sebagai Wakil Kapolri pada Februari mendatang, tiga nama calon penggantinya sudah beredar.
Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, mereka adalah Inspektur Pengawasan Umum, Komisaris Jenderal Pol. Nanan Soekarna; Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Pol. Imam Sudjarwo; dan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Oegroseno.
Dua nama pertama, Nanan dan Imam, tidak dipilih sebagai calon Kapolri di akhir 2010 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama terakhir, Oegroseno, merupakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Bagaimana rekam jejak mereka selama ini?
Nanan, jenderal bintang tiga berusia 55 tahun, merupakan peraih gelar lulusan terbaik atau Adhy Makayasa, tahun 1978, di Akademi Kepolisian. Penghargaan ini juga pernah diraih mantan Kapolri Sutanto.
Ia dua kali menjabat posisi sebagai Kepala Polda, yakni di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Sebelum menjabat posisi Kapolda di dua wilayah itu, Nanan pernah menjabat beberapa posisi penting. Pada 1996 sampai 1997 Nanan dipercaya menjabat Kapolres Metro Jakarta Timur.
Pada 2000 sampai 2001, Nanan mendapat amanat menjadi Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri. Kemudian ia diangkat sebagai Kapolwil Purwakarta pada 2001, Kapolwil Bogor dari 2001 sampai 2002, Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol pada 2002 sampai 2003, dan Wakil Kapolda Metro Jaya dari 2003 sampai 2004.
Saat menjabat Kapolda Kalimantan Barat pada periode 2004 sampai 2006, Nanan pernah memerintahkan seluruh anggota Polri memakai pin bertuliskan "Saya Anti KKN". Sebelum dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara pada 27 Agustus 2008, Nanan menjabat Stah Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik sejak tahun 2006.
Bagaimana dengan Imam? Lulusan Akpol angkatan 1980 ini dikenal sebagai 'Si Sesepuh Brimob'. Sepanjang karirnya, pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah tersebut, lebih banyak mengabdi di korps Brigade Mobil (Brimob).
Tak lama setelah lulus Akpol, Imam ditempatkan sebagai Perwira Staf Sat Brimob Kodak XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulsera). Imam juga pernah mengemban berbagai jabatan di Brimob Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat hingga menjadi orang nomor satu di koprs itu. Ia menjabat sebagai Kepala Korps Brimob Polri pada tahun 2009 hingga Juli 2010. Meski sebagian besar karirnya dihabiskan di korps Brimob, Imam juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung pada 2005 lalu.
Dibanding Nanan dan Imam, yang masuk 'bursa' calon Kapolri tahun lalu, profil Oegroseno relatif jarang muncul di media massa. Namun, nama jenderal berbintang satu kelahiran Jakarta 17 Februari 1956 ini tidak asing lagi di mata warga Sulawesi Tengah, terutama warga Poso.
Perwira polisi kelahiran 17 Februari 1956 ini turut andil dalam menyelesaikan konflik di wilayah tersebut saat menjabat Kapolda Sulawesi Tengah selama kurang lebih 17 bulan. Dia tak segan-segan turun ke lapangan.
Lulusan Akpol tahun 1978 ini pernah menjabat sebagai Kapolres di Surabaya pada tahun l996 dan Kapolres KP3 Tanjung Priok. Sebelum menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, Oegroseno dipercaya menjadi Wakapolda Bangka Belitung pada tahun 2005.
Lulusan terbaik kedua di angkatannya setelah Nanan tersebut kini menjabat Kapolda Sumatera Utara. Posisi tersebut sebelumnya juga ditempati Nanan. Dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan, Oegroseno turut keluar-masuk desa di wilayah pengejaran kawanan perampok-teroris itu.
IPW, kata Neta, mewanti-wanti agar Kapolri Jenderal Timur Pradopo mewaspadai agenda politik dari pihak manapun jelang penetapan pendampingnya. "Kapolri jangan terpengaruh dengan manuver politisi dalam mengegolkan calon mereka."
IPW menilai penentuan calon Wakapolri sarat tarik-menarik kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden 2014. Apalagi, Neta mensinyalir posisi Wakapolri ke depan sangat strategis mengingat 2014 berlangsung pemilu dan pemilu presiden. "Sementara itu, Kapolri pensiun pada 2013."
Namun, bagi anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, pengaruh Wakapolri pada Pemilu 2014 sangat kecil. Karena peran itu sudah diambil Kapolri. Dan sistem di kepolisian menganut sistem komando.
Meski demikian, dia menambahkan, kepentingan politis di balik penentuan Wakapolri masih sangat kental. Proses penentuan Wakapolri ini merupakan wewenang penuh Kapolri atas persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DPR, khususnya Komisi III, hanya akan melakukan dialog secara informal dengan Mabes Polri.
"Posisi Wakapolri ini untuk stabilitas dukungan internal terhadap Kapolri. Karena, proses pemilihan Kapolri kemarin agak 'melompat' dan melampaui senioritas," ujar Eva dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 9 Januari 2011.
Menurut dia, Nanan dan Imam, yang sudah sempat digadang menjadi calon Kapolri diharap bisa menggalang dukungan dari internal Polri. Eva juga menilai rekam jejak Oegroseno baik.
"Tapi ini ada harapan personal dari saya. Berharap, Wakapolri nanti adalah orang yang tegas terhadap isu-isu radikalisme. Karena saat ini ada kesan, Polri termasuk salah satu penyebab gagalnya toleransi antar umat beragama. Polri memihak," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini.
Maka itu, Eva berharap, jika Kapolri tidak berani pasang badan untuk kasus-kasus toleransi umat beragama, maka Wakil Kapolri yang baru akan bisa melakukan itu.
