- ANTARA/R. Rekotomo
VIVAnews - Bagi Anda yang sudah terlahir di dekade 1980-an, pastilah akrab dengan istilah ABRI Masuk Desa (AMD). Ini program di mana anggota TNI—disebut ABRI ketika itu--bersama warga masyarakat berkerja sama memperbaiki jalan atau membangun jembatan. Sempat tenggelam setelah Soeharto jatuh dan Dwifungsi ABRI dihujatk-hujat, AMD kini seakan muncul kembali dengan wajah baru. Namanya: TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).
“Hidupnya” kembali fungsi teritorial militer ini menarik perhatian publik setelah berlangsung rapat koordinasi penanggulangan terorisme antara Kepolisian RI bersama TNI dan Kejaksaan di Jakarta, Senin kemarin, 25 Juli 2011. Perhatian ditujukan kepada 14 provinsi yang diidentifikasi terdapat kantong-kantong jaringan teroris.
Sehari kemudian, dalam acara silaturahmi bersama pemimpin redaksi media massa nasional, hal itu ditegaskan kembali oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Dia menyatakan TNI akan membantu Polri memantau berbagai kelompok masyarakat yang berpotensi disusupi terorisme. “Itu bukan hanya tanggung jawab TNI, tapi juga seluruh masyarakat,” katanya.
Sejatinya, TMMD sendiri bukanlah program baru. Dalam rapat koordinasi teknis TMMD di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2011, Jenderal Edhie mengatakan program ini telah dilaksanakan sejak tahun 1980 di seluruh Indonesia. Lokasi dipilih utamanya di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan darah kumuh perkotaan, serta daerah lain yang terkena dampak bencana.
Pada 10-30 Oktober 2011 mendatang, akan digelar TMMD ke-87 bersama Kementerian Kesehatan. Kegiatan akan difokuskan di 61 kabupaten/kota yang dinilai punya masalah kesehatan; tersebar di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua.
“Ini sebenarnya bukan hal baru,” demikian pula ditekankan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Ratna Rosita.
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menjelaskan TMMD akan meliputi program kegiatan fisik dan nonfisik. Anggota TNI akan lebih berperan pada pembangunan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung akses layanan kesehatan. Sedangkan Kementerian Kesehatan akan fokus pada kegiatan nonfisik, seperti penyuluhan kesehatan.
Anggaran TMMD berasal dari APBD setempat, dana hibah, maupun dari swadaya masyarakat. Sedangkan dana untuk pasukan TNI diambil dari APBN sektor pertahanan.
Tak hanya TMMD, TNI juga punya program lain yang menyasar desa. Namanya: Bedah Desa.
"Tujuannya, untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, melalui berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat dan wilayah yang masih ketinggalan," kata Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Moeldoko saat membuka kegiatan Bedah Desa di Desa Ujung Jaya, Indramayu, Rabu, 27 Juli 2011.
Sebagai contoh, Bedah Desa di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu, direncanakan memperbaiki 31 Rumah Tidak Layak Huni, 1 unit mushala, 2 Pos Kamling, perbaikan jalan desa sepanjang 1.250 m x 3 m, serta pembuatan 1 unit instalasi dan penampungan air bersih. Sementara itu, di Desa Ujung Gebang, prajurit TNI akan merenovasi 30 unit Rumah Tidak Layak Huni.
Beda kemasan?
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan TMMD akan menyerupai ABRI Masuk Desa yang digalakkan Orde Baru—hanya saja dalam kemasan berbeda. Salah satu tujuan sentral AMD ketika itu adalah untuk memastikan dukungan rakyat hingga ke level desa terhadap rezim Soeharto.
Soal itu, pengamat militer dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani, berpendapat saat ini telah terjadi perubahan mendasar di tubuh TNI dalam kerangka reformasi militer. Selain itu, kini Indonesia telah menjadi negara yang menerapkan sistem demokrasi. Artinya, gerak-gerik militer tak luput dari pengawasan berlapis; apakah itu dari media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun masyarakat sipil itu sendiri.
“Saya membayangkan, walaupun kemasannya sama dengan ABRI Masuk Desa, prakteknya berbeda,” kata dia kepada VIVAnews.com.
Terhadap semangat program ini--untuk mendekatkan prajurit TNI dengan masyarakat—Jaleswari mengacungkan jempol. Akan tetapi, dia mempertanyakan apakah kerja membangun desa semacam itu memang merupakan ranah tugas tentara?
“Meski kita tidak bisa melarang kerja membantu warga, dan semangat itu kita pahami untuk kebaikan, tapi jangan sampai terjadi distorsi di lapangan," kata dia. "Apakah kerja semacam ini termasuk tugas pokok TNI?”
Jaleswari menilai TNI sebaiknya memusatkan diri pada tugas utamanya yang mahapenting dan berat: mempertahankan kedaulatan serta menjaga keselamatan Bangsa dan Negara dari segala bentuk potensi ancaman. “TNI dekat dengan rakyat tidak harus diartikan secara fisik,” dia menekankan. “Jangan-jangan, untuk program seperti TMMD itu tidak harus TNI yang terjun.”
Dia juga mewanti-wanti, meski saat ini sudah ada aturan ketat yang melarang anggota TNI berpolitik dan untuk menjawab kekhawatiran sementara kalangan bahwa TMMD berpotensi ditunggangi kepentingan politik tertentu, “Perlu ada pengawasan internal agar tidak terjadi distorsi seperti di masa lalu. Masyarakat sipil pun penting untuk melakukan pengawasan, apakah kerja-kerja ini untuk kepentingan politik tertentu.” (kd)
