- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman keamanan bagi dunia bukan lagi perang antarnegara. walau potensi itu masih ada. Ancaman justru didominasi oleh isu-isu non konvensional, seperti bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami, terorisme skala lokal, hingga gangguan sistem komputer akibat ulah kaum peretas (hacker).
Isu-isu itulah yang kini mulai menjadi prioritas wajib bagi institusi militer atau angkatan bersenjata di penjuru dunia. Untuk menanganinya perlu ada "operasi militer selain perang." Dengan strategi ini, tentara tidak melulu ditugaskan untuk mengerahkan kekuatan bersenjata, melainkan mengupayakan perdamaian jangka panjang di zona konflik melalui pendekatan yang lain.
Strategi militer itu kini tengah dipopulerkan Perserikatan Bangsa Bangsa dan masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Selama tiga hari, 21-23 Maret 2012, Jakarta menjadi tuan rumah Dialog Pertahanan Internasional (JIDD) dengan menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Mantan Presiden Filipina dan para petinggi militer dari Amerika Serikat, Brazil, China, Jepang, Indonesia hingga Australia dan Vietnam.
Ini merupakan kali kedua Jakarta menggelar pertemuan tahunan JIDD. Pada forum tahun ini, para partisipan membicarakan isu-isu terkini mengenai pertahanan dan keamanan.
Namun acuan penting dari Dialog ini adalah bagaimana penerapan "operasi militer selain dari perang." Ini menarik perhatian Sekjen PBB, Ban Ki-moon.
Dia menilai bahwa berbagai misi pasukan penjaga perdamaian PBB telah menerapkan strategi ini. Namun strategi ini membutuhkan dana dan fasilitas yang sangat besar. "Selama enam puluh tahun, misi penjaga perdamaian ini telah mengeluarkan biaya kurang dari enam pekan belanja militer global," kata Ban.
Sekjen PBB mengutarakan bahwa saat ini misi penjaga perdamaian di penjuru dunia masih butuh sedikitnya 44 unit helikopter. Fasilitas ini penting untuk secara cepat melindungi warga-warga sipil di zona konflik sekaligus mendistribusikan bantuan logistik dan keamanan.
Menurut dia, "operasi militer selain dari perang" yang diterapkan PBB ini tidak saja masih membutuhkan peralatan militer seperti helikopter tempur di zona-zona konflik. "Kita juga menghadapi meningkatkan permintaan untuk pengadaan personel polisi, pakar sipil di bidang peraturan hukum dan reformasi sektor keamanan, institusi yudisial, dan penjara," kata Ban.
Dia mengatakan bahwa strategi non konvesional ini bukan lagi menerapkan taktik bagaimana mengatasi konflik melalui kekuatan militer, namun juga bagaimana memfokuskan diri bagi penegakkan perdamaian di zona konflik.
"Periode yang segera muncul setelah terjadi suatu konflik atau gejolak sangatlah krusial. Timbul momen-momen yang cair, yaitu saat belum adanya tatanan baru, atau saat penduduk yang bersangkutan masih mencari-cari tanda perdamaian, atau saat situasi bisa kembali kepada kekerasan," kata Ban.
Maka, menurut mantan menteri luar negeri Korea Selatan itu, misi mewujudkan perdamaian perlu keterlibatan jangka panjang. Membangun landasan yang solid bagi perdamaian dan pembangunan di wilayah konflik bisa memakan waktu bertahun-tahun dan berabad-abad.
"Mendukung negara-negara yang masih dalam masa transisi demikian merupakan satu dari lima prioritas agenda aksi yang saya rancang pada masa jabatan saya yang baru ini," kata Ban, yang belum lama kembali dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.
Sehari sebelum dimulainya pertemuan JIDD, kepada Presiden Yudhoyono, Ban memuji kontribusi Indonesia, yang secara rutin mengirim personel untuk misi penjaga perdamaian PBB. Ini merupakan ekspresi luar biasa Indonesia dalam solidaritas internasional bagi perdamaian dan keamanan.
"Selama berpuluh tahun, Indonesia secara mengagumkan telah memberi kontribusi nyata," kata Ban di Istana Bogor. Dia mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 personel militer dan kepolisian Indonesia kini bertugas di enam zona konflik, yang dinilai PBB paling sulit - yaitu Lebanon, Haiti, Darfur (Sudan), Liberia, Sudan Selayan, dan Republik Demokrasi Kongo.
Hingga kini sudah 31 prajurit Indonesia yang gugur selama mereka membela Korps Pasukan Perdamaian PBB di penjuru dunia. Ban pun mengingatkan bahwa Presiden Yudhoyono sendiri pernah berkiprah dalam misi "Baret/Helm Biru" PBB. "Bapak Presiden, Anda adalah satu-satunya pemimpin di dunia ini yang telah berperan langsung sebagai pasukan helm biru PBB. Anda mengerti tantangan-tantangan yang kami hadapi dari pengalaman itu," kata Ban.
Penanggulangan Bencana
Sementara itu, Yudhoyono memberi beberapa contoh bagaimana operasi militer tanpa perang itu membawa manfaat besar. Indonesia pun sudah merasakan sendiri manfaat strategi non konvesional itu tidak lama setelah dilanda bencana tsunami di Aceh Desember 2004.
"Tragedi tsunami pada 2004 memunculkan operasi militer selain perang yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Militer dari puluhan negara kala itu bekerja sama menyelamatkan banyak jiwa," kata Yudhoyono.
Maka, sejak itu, Indonesia pun mengadopsi strategi operasi militer selain perang dalam menghadapi salah satu masalah utama bagi banyak negara saat ini, yaitu mengantisipasi bencana alam dan memberi bantuan serta tanggap darurat bagi korban bencana. Indonesia pun melibatkan negara-negara tetangga.
"Indonesia dan Australia telah meluncurkan latihan militer bersama dalam kerjasama tanggap darurat bencana, yang melibatkan banyak negara. Tentu saja, selain bersiap menghadapi ancaman nyata dari bencana alam, latihan seperti ini juga berdampak baik dalam menumbuhkan rasa saling percaya," kata Yudhoyono.
Kerjasama seperti itulah, menurut Yudhoyono, juga telah diterapkan dalam menghadapi ancaman-ancaman lain, yaitu terorisme, ketegangan di Laut China Selatan, dan lain-lain. (sj)
Komentar Erick Thohir Usai Timnas Indonesia Tembus Semifinal Piala Asia U-23
Catatan sejarah ditorehkan Timnas Indonesia U-23. Armada Shin Tae yong memastikan tiket ke semifinal Piala Asia U 23 2024 usai menyingkirkan Timnas Korea Selatan.
