- VIVA.co.id/Danar Dono
Tak hanya itu, sejumlah tokoh ternama, seperti politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, dan politikus PKS, Fahri Hamzah, dikabarkan ikut menemani massa untuk menyuarakan tuntutan penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Massa dijadwalkan akan memulai aksi setelah menunaikan ibadah Salat Jumat dan mengakhiri aksi pukul 18.00 WIB. Dengan titik kumpul massa terpusat di Masjid Istiqlal, dilanjutkan bergerak menuju beberapa titik orasi, seperti di depan Balai Kota Jakarta, kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan juga Istana Negara.
Berdasarkan surat izin aksi unjuk rasa yang diterima Mabes Polri, tertulis nama Ustaz Bachtiar Nasir, sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas pengerahan massa yang menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Surat izin itu diterima Mabes Polri, awal pekan lalu.
"Ada, kemarin suratnya sudah diterima. Disebutkan Kiai Bachtiar Nasir. Pak Bachtiar Nasir tercatat dengan mengikutsertakan 100 ribu di dalam surat," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 2 November 2016.
Unjuk rasa dengan perkiraan jumlah massa sebanyak ini, memang cukup mengkhawatirkan banyak pihak. Karena, tingkat kerawanan terjadi keributan cukup tinggi. Mengingat penyusup bisa saja memanfaatkan situasi hingga menyebabkan timbulnya riak pada aksi.
"Tolong waspadai jangan sampai nanti ada yang ingin mengganggu acara ini. Bisa saja ada penyusup-penyusup yang mengganggu, kita waspadai," kata Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin, 31 Oktober 2016.
Tapi, walau pun demikian, aparat penegak hukum memastikan Jakarta akan tetap aman dan terkendali saat unjuk rasa berlangsung hingga usai. Hanya saja, kepolisian mengimbau masyarakat untuk berupaya menghindari lokasi unjuk rasa.
Karena, dapat dipastikan dampak nyata dari unjuk rasa itu ialah terjadinya kemacetan arus lalu lintas. "Tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Tapi hindari lokasi ada demo, karena bisa macet di sana," kata Tito.
Pada aksi kali ini, agar unjuk rasa tetap terkendali dan aman, kepolisian mengerahkan jumlah personel yang tidak sedikit. Kapolda Metro Jaya, Muhammad Iriawan, mengatakan, ada sekitar 20 ribu anggota kepolisian yang mengawal massa.
Tapi, menurut Iriawan, jumlah personel kepolisian bisa ditambah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain, untuk membantu pengamanan selama aksi.
"Di sana teman-teman bisa lihat nanti bagaimana unsur pengamanan kami khususnya untuk melayani unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta. Dari puluhan ribu personel tersebut, ada beberapa personel yang ditarik dari luar Jakarta, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur yang sudah datang," ujar Iriawan, Selasa, 1 November 2016.
Iriawan juga memastikan, dalam mengamankan aksi damai itu, tak seorang pun petugas kepolisian yang dibekali dengan senjata api dan peluru tajam. Malahan, kepolisian menyiapkan personel khusus dari Brimob, yang disebut sebagai pasukan berserban.
Pasukan berserban disiapkan untuk meredakan emosi massa dan menyejukkan suasana, jika kondisi mulai memanas. Pasukan serban bertugas untuk berzikir dan membacakan Asmaul Husna.
Sementara itu, di hari yang sama, Tentara Nasional Indonesia (TNI), melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Wuryanto, menegaskan pihaknya siap membantu mengamankan aksi.
"TNI semuanya siap, bukan hanya untuk di Jakarta tapi semua siap. Kami all out back up Polri. Semua satuan, sepertiga kekuatan stand by, bukan hanya hadapi kegiatan ini saja. Tapi kalau ada permintaan kami siap," kata Wuryanto.
Selain kepolisian, Pemerintah Provinsi DKI, sebagai tuan rumah lokasi unjuk rasa, juga berpartisipasi mengamankan jalannya aksi. Ada sekitar tiga ribu personel Satpol PP, akan dikerahkan untuk mengawal pendemo.
Pesan damai
Meski dalam perjalanan rencana aksi unjuk rasa ini, banyak sekali muncul provokasi yang cukup meresahkan, tapi MUI yakin aksi berlangsung tertib. MUI tetap menyerukan agar tidak ada tindakan yang menyebabkan kerugian.
"Kami menyerukan agar terjadinya demonstrasi itu berdasarkan aturan, dilakukan secara santun, damai, tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak terpengaruh provokasi," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin.
Hal yang sama disampaikan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab. Dia menegaskan kepada seluruh warga negara Indonesia, bahwa aksi itu tidak ada hubungan dengan isu yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
"Aksi bela Islam Jumat 4 November 2016 yang akan datang bukan aksi anti-China, bukan aksi anti-Kristen, bukan aksi antietnis, bukan aksi antike-Bhinnekaan. Tapi murni merupakan aksi antipenistaan agama. Aksi antiketidakadilan. Jadi tujuannya jelas untuk penegakan hukum. Karena kalau hukum tidak ditegakkan di Republik Indonesia maka kedaulatan hukum di negeri ini akan runtuh. Dan itu sangat membahayakan," kata Rizieq.
Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj, menegaskan sangat penting menjaga unjuk rasa tetap dalam koridor aturan dan hukum. Tanpa harus menimbulkan perpecahan.
Karena, sudah banyak negara-negara dunia yang terpecah belah akibat tidak bisa menciptakan suasana aman dalam sebuah aksi massa.
"Coba lihat negara-negara yang telah mengalami perpecahan akibat salah paham yang ditunggangi oleh kepentingan besar seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah dan lainnya, nauzubillah," ujarnya.
Menurutnya, ratusan ribu bahkan jutaan manusia menjadi korban atas peperangan yang timbul akibat kesalahpahaman. Oleh karenanya, PBNU menegaskan sikap lebih baik mengedepankan proses hukum yang sudah berjalan di kepolisian.
"Pada dasarnya orang yang meminta maaf, ya harus dimaafkan. Artinya mari kita dewasa dan bermartabat. Kalau memang harus diproses hukum berarti itu jauh lebih baik. Kalau damai bermartabat itu merupakan demokrasi. Tapi kalau sampai menimbulkan kerusakan, agama melarang, negara juga," katanya.
Proses hukum Ahok berjalan
Apa yang dituntut masyarakat dalam unjuk rasa siang nanti sebenarnya sudah terwujud. Karena, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memastikan pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus itu.
"Kapolri juga berjanji untuk betul-betul memeriksa sesuai harapan masyarakat. Jadi, bagi Presiden dan saya, ya dijalankan saja demokrasi yang baik, yang bersahabat, yang kalem," ujar Kalla.
Janji Kapolri itu, terbukti dengan pemanggilan dan pemeriksaan Ahok, yang akan dilakukan awal pekan ini, Senin, 7 November 2016, di kantor Bareskrim Polri.
"Pemanggilan sebagai saksi. Karena ada keterangan yang diberikan kemarin masih ada yang perlu kita dalami," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto, Kamis, 3 November 2016.
Selain itu, sejumlah saksi ahli terkait kasus itu sudah diperiksa Bareskrim. Saksi yang telah terperiksa di antaranya, dua saksi MUI, dua ahli pidana dari Universitas Indonesia, satu ahli dari Universitas Gadjah Mada, serta staf pribadi Ahok. (one)
