- VIVA.co.id/ANTARA FOTO
VIVA.co.id – Hari ini, Rabu, 15 Februari 2017, jutaan warga di Provinsi DKI Jakarta dan 100 wilayah lainnya di Indonesia, akan berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara. Warga akan menyalurkan hak pilih di puncak pesta demokrasi lima tahunan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sebanyak 153 pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, calon bupati-calon wakil bupati dan calon wali kota-calon wakil wali kota, bersaing untuk mendapatkan simpati masyarakat, agar bisa menduduki kursi jabatan pemimpin di 101 daerah.
Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.
Meski perjalanan pilkada serentak menuju hari pencoblosan banyak menemui berbagai masalah, KPU menyatakan siap menggelarnya.
"Seluruh persiapan dari KPU daerah sampai KPPS sudah siap. Penyelenggaraan pemungutan suara besok (hari ini) sudah siap. Mulai pemungutan dan penghitungan, sampai tahapan akhir," kata Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, di Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017.
Situasi itu dibuktikan dengan telah terdistribusikan semua logistik pilkada ke 101 wilayah pemilihan, yang terlibat dalam pesta demokrasi ini. Bahkan, perlengkapan pemilihan seperti surat suara dan personel petugas panitia pemungutan sudah sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, KPU memastikan pada pilkada kali ini, tidak bakal ada pemilih siluman alias pemilih yang menggunakan identitas palsu, bisa melakukan pencoblosan di TPS. Karena, KPU sudah menyiapkan berbagai cara pencegahan.
Salah satunya adalah mengeluarkan rekapitulasi data pemilih tetap (DPT). Dari rekap data ini, dapat diketahui siapa saja masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada.
Menurut KPU, masyarakat yang membawa KTP ke TPS, merupakan pemilih yang bisa dipastikan memiliki hak suara untuk disalurkan. Apalagi jika ada masyarakat yang membawa KTP dilengkapi juga dengan membawa undangan resmi dari KPU yang telah dikirimkan ke rumah masing-masing.
Sementara itu, bagi yang tidak mendapatkan undangan dapat menunjukkan KTP saat pencoblosan dan akan masuk daftar pemilih tambahan. Selain membawa KTP bagi masyarakat yang tidak terpilih bisa membawa surat keterangan dari kelurahan atau kabupaten, kota untuk daerah.
KPU memastikan akan terus memantau surat yang dikeluarkan mulai dari tingkat kelurahan, kabupaten hingga kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari mobilisasi masa pemilih pasangan tertentu.
Selain itu, KPU akan menggunakan teknologi tambahan untuk mengawasi KTP palsu dan surat keterangan palsu.
Selanjutnya...Aparat Siap Mengamankan
Siap Mengamankan
Sementara itu, meski ada 101 pilkada digelar serentak. Tapi, Polri hanya menetapkan beberapa wilayah yang berstatus rawan, dua di antaranya pilkada di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Aceh sekitarnya.
"Termasuk DKI wilayah rawan, Aceh, Papua Barat. Lalu, Provinsi Maluku, di sana ada lima kabupaten kota yang melaksanakan. Jadi sudah terpetakan dan para kapolda sudah menilainya masing-masing," kata
Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Boy Rafli Amar, akhir pekan lalu.
Tidak menutup kemungkinan kepolisian akan mengalami kekurangan personel dalam melakukan pengamanan. Tapi, menurut Boy, masalah itu bisa teratasi karena TNI melalui Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo telah menyatakan diri siap membantu mengamankan pilkada.
"Jadi, jangan dikhawatirkan nanti dinamika seperti apa, tidak sanggup, mungkin personel kurang, mereka akan lapor kapolri. Panglima TNI juga sudah bilang tadi, Kodam, Kodim segera berikan bantuan, lapor belakangan. Ini bukti komitmen dari unsur TNI-Polri yang sangat bagus untuk menjaga demokrasi kita ini aman dan kondusif," kata Boy.
Setidaknya ada sekitar 70 ribu personel yang akan dikerahkan Polri untuk melakukan pengamanan pilkada, ditambah prajurit TNI dan ratusan ribu petugas perlindungan masyarakat (Linmas).
Antisipasi Cuaca Ekstrem
Selain logistik dan pengamanan, cuaca menjadi faktor utama bisa terlaksana dengan baiknya sebuah perhelatan sekelas pilkada serentak. Karena, dapat mengganggu jalannya proses pemungutan suara.
Apalagi kondisi cuaca Indonesia saat ini sedang mendekati puncak musim hujan dan rawan terjadinya cuaca ekstrem. Terutama jika cuaca ekstrem terjadi di wilayah pemilihan yang lokasi cukup terpencil. Seperti di wilayah Indonesia bagian timur.
"Lebih khawatir karena cuaca ekstrem, karena hujan dan angin. Tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan, terutama di daerah yang sulit dijangkau, termasuk di daerah pegunungan seperti Papua dan Papua Barat. Tapi saya dapat laporan, distribusi sudah dilakukan sejak jauh hari," katanya.
Selain itu, menurut KPU, cuaca dapat memengaruhi jumlah warga yang menyalurkan hak pilihnya. Karena itu, KPU meminta petugas pemungutan suara agar benar-benar memperhatikan lokasi TPS. Jangan sampai sebuah TPS didirikan di lokasi yang rawan bencana seperti banjir.
"Kalau bisa TPS di tempat tertutup, tapi tetap bisa diakses dan dapat digunakan. Tapi kami berharap cuaca baik dan pemungutan suara berjalan baik," katanya. (art)
Laporan: Pius Yosep dari Jakarta
