- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno telah resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022. Pasangan Anies-Sandi mampu melengserkan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai petahana di Pilkada DKI 2017.
Pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta yang digelar Jumat 5 Mei 2017, menetapkan Anies-Sandi menang dengan perolehan 3.240.987 suara, atau 57,96 persen, mengalahkan Ahok-Djarot yang hanya memperoleh suara sebanyak 2.350.366, atau 42,04 persen.
"Maka, pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan calon wakil gubenur, Sandiaga Uno, ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Ketua KPUD DKI, Sumarno, saat memimpin sidang pleno di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.
Usai membacakan penetapan hasil pleno, Sumarno menyampaikan harapan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, dapat menjalankan tugas dengan baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Kita berharap, pilihan ini adalah pilihan tepat yang menghadikan era baru, maju kotanya, bahagia warganya. Mudah-mudahan, lima tahun mendatang terealisasi," ujarnya.
Anies yang kompak hadir bersama Sandi di KPU DKI Jakarta, mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam seluruh tahapan Pilkada DKI 2017. Sehingga, seluruh proses berjalan dengan aman dan damai.
"Segala yang dikhawatirkan seringkali tidak beralasan, bahwa akan ada konflik, tetapi tidak terjadi. Suasananya aman dan damai," kata Anies di Gedung KPU DKI.
Menurutnya, suasana damai saat Pilkada lalu menjadi modal bahwa ke depannya warga Jakarta bisa bersatu. "Doakan, agar dimudahkan perjalanannya. Agar diringankan menjalankan amanah," ujar Anies.
Namun, Anies-Sandi nampaknya masih harus bersabar untuk bisa duduk di kursi 'Jakarta 1 dan Jakarta 2'. Sebab, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih masih harus menunggu berakhirnya masa jabatan petahana pada Oktober 2017 mendatang.
Selama kurun waktu enam bulan ini, Anies-Sandi bersama tim, merumuskan implementasi seluruh janji-janji politiknya selama kampanye, agar bisa segera dituangkan dalam kebijakan daerah dan dieksekusi.
Tak ada yang minat
Di luar hasil sidang pleno KPU DKI Jakarta itu, ada dinamika politik yang mencuat, setelah Anies-Sandi dipastikan keluar sebagai pemenang Pilkada DKI 2017. Cerita Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkfili Hasan menarik disimak, terutama terkait tarik ulur pencalonan Anies Baswedan sebagai Cagub DKI yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Zulkifli yang sebelumnya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, menyebut awalnya tak ada satu pun partai mau mengusung Anies Baswedan.
Dari beberapa nama yang disebut dalam komunikasi enam partai politik yang kala itu belum menentukan calon, yakni PAN, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan PKS, tak satu pun bersedia mengusung Anies Baswedan.
Zulkifli mengakui, sempat menghubungi Chairul Tanjung untuk memastikan kesediannya diusung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, pengusaha yang juga mantan Menko Perekonomian itu menolak diusung. Setelah itu, muncul wacana yang berkembang untuk memasangkan Agus Yudhoyono dengan Sandiaga Uno.
"Pak Prabowo bilang boleh, tetapi jadi wakil (Agus). Sandi yang gubernurnya, karena Sandi sudah bekerja lama. Sandi datang jam sembilan ke rumah saya di Widya Chandra. Waktu itu dia (Sandi) bilang, 'Tak apa-apa saya jadi wakil, tetapi pertemukan Pak Prabowo dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Zulkifli di Gedung MPR, Selasa 2 Mei 2017.
Menurut Zulkifli, andai saja Prabowo dan SBY berhasil bertemu membahas kemungkinan duet Agus dan Sandi, maka dipastikan harus ada jaminan menyelesaikan masa jabatan lima tahun. Sayang, pertemuan itu tak terwujud.
SBY dan Prabowo sama-sama kekeuh dengan calon gubernur pilihannya. SBY memutuskan putranya sendiri sebagai cagub, sedangkan cagub pilihan Prabowo adalah Sandiaga Uno.
"Jam 12 malam sampai jam satu pagi itu ada intervensinya Pak JK (Jusuf Kalla). Saya kan, suka terus terang. Pak JK boleh enggak ngaku, saya dengar kok teleponnya. Pak JK lah yang meyakinkan (Prabowo agar memilih Anies) sehingga berubahlah," ujar mantan Menteri Kehutanan ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik upayanya mendorong Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKS. Menurut JK, dimunculkannya nama Anies Baswedan sebagai calon alternatif, semata dilakukannya untuk menjamin keamanan negara.
Ia berpandangan, keamanan negara bisa terjamin, jika Jakarta sebagai Ibu Kota negara dipimpin oleh pasangan kepala daerah moderat. Keputusan untuk menduetkan Anies dengan seorang pengusaha sukses, yaitu Sandiaga Uno, juga dinilai tepat.
Meskipun sebelumnya, Anies Baswedan dikenal sebagai juru bicara Joko Widodo di Pilres 2014, yang merupakan seteru Partai Gerindra dan PKS yang mengusung Prabowo-Hatta. JK tahu betul, Anies adalah sosok moderat dan orang dekat Presiden Jokowi semasa kampanye pilpres lalu.
"Karena itu, orang paling tepat waktu itu agar negeri ini aman, maju, serta tidak ada radikal, hanya itu (Anies dan Sandi)," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.
Berikutnya, tokoh penentu>>>
Tokoh Penentu
Menurut Jusuf Kalla, rekomendasinya supaya Anies dimajukan menjadi calon Gubernur DKI disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. JK mengklaim keputusan Gerindra dan PKS mengusung Anies-Sandi berdasarkan sarannya.
Saat ini, ketika Anies-Sandi terbukti memperoleh suara terbanyak di Pilkada, tidak ada lagi potensi ancaman terhadap keamanan negara yang sebelumnya ramai diberitakan sepanjang masa kampanye.
"Kita bicara dengan pimpinan partai, agar semua hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. Coba sekarang? Damai kan?" ujar JK.
Meski 'berjasa' dengan pencalonan Anies di Pilkada DKI 2017, JK menolak jika sarannya kepada Prabowo dinilai sebagai bentuk intervensi negara kepada proses demokrasi di Jakarta. Faktanya, ia hanya memberi saran, dan keputusan pengusungan calon Anies-Sandi sepenuhnya kesepakatan koalisi Gerindra-PKS.
"Kalau orang berbicara, memangnya intervensi? Masa, saya tidak bisa bicara? Kalau saya bicara sama Anda, intervensi tidak? Tidak kan? Kalau orang berbicara, kan boleh saja. Apa salahnya? Semua teman saya," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon merespons klaim JK yang mengaku punya andil dalam pencalonan Anies Baswedan. Namun, baginya, Prabowo lah yang paling punya peran menentukan pencalonan Anies-Sandi.
"Saya ini saksi hidup. Bahwa peran Pak Prabowo yang paling menentukan," kata Fadli, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.
Selain Prabowo, Fadli menyebut keputusan untuk menduetkan Anies-Sandi juga diambil bersama pimpinan PKS. Nama Anies, katanya, juga telah melalui diskusi panjang beberapa hari sebelum tanggal pendaftaran Pilgub DKI 2017.
"Keputusan akhirnya, ya itu baru pada sore (23 September) itu. Tentu, dengan kesepakatan. Kita ini tidak mau dibohongi lagi. Walaupun kita percaya pada sosok Anies-Sandiaga Uno, tetapi kita ingin betul-betul kalau kerja memperbaiki Jakarta," ujar Fadli.
Mengenai campur tangan JK dalam duet Anies-Sandi ini, Fadli mengaku saat itu, pihaknya juga tengah menggalang dukungan dari mana saja. Apalagi, saat itu pasangan lain Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni juga telah dideklarasikan.
"Ya, kita waktu itu mengharapkan dukungan dari mana-mana. Malah tadinya kita mau buat satu front, tetapi tidak mungkin. Karena, saudara Agus dan Sylvi sudah mendeklarasikan lebih awal, jadi tinggal pasangan yang diusung PKS dan Gerindra," kata Fadli.
Wajah politik Istana
Anies Baswedan tak mau banyak berkomentar terkait kabar pencalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena peran Wakil Presiden Jusuf Kalla. Anies hanya mengatakan bahwa sebenarnya proses tersebut, bukan karena satu atau dua orang, tetapi melibatkan banyak orang.
"Yang terlihat mungkin, karena satu dua orang. Padahal, prosesnya melibatkan begitu banyak orang," kata Anies di Gedung KPUD, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.
Anies juga enggan membeberkan proses bagaimana dirinya bisa direkomendasikan oleh JK, sampai akhirnya ditunjuk menjadi calon Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Dia menyarankan, agar hal itu ditanyakan kepada Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
"Yang paling tahu itu Bang Sandi. Dia yang ada di ruangan," kata dia.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai, besar kemungkinan ada pesan dan kesan dari Jusuf Kalla yang menyarankan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Apalagi, mengingat JK adalah tokoh nasional berkaliber besar.
"Sebagai tokoh bangsa, JK mungkin merasa khawatir bila ada calon penguasa yang sendirian dicitrakan tidak bisa dikalahkan, maka dia dorong tokoh lain yang dapat berkompetisi dengan calon yang sendirian itu," katanya ketika dihubungi VIVA.co.id, Jumat 5 Mei 2017.
Hendri sendiri menilai pasangan JK, yakni Presiden Joko Widodo mengetahui gerak-gerik JK tersebut. Hal itu, katanya, semakin memperlihatkan keberagaman sikap politik Istana.
"Artinya, Istana betul tidak memihak, karena justru banyak dan beragam keberpihakannya. Tapi itulah JK, sering dicitrakan sering tidak satu suara dengan Jokowi," ujar Hendri.
Relasi JK dengan Prabowo juga dilihatnya menunjukkan Prabowo sebagai titik episentrum politik saat ini. Dalam peristiwa politik selanjutnya, kata dia, ada kemungkinan JK dengan Prabowo berada dalam satu perahu.
"Selain itu, Prabowo mungkin satu-satunya tokoh penguasa epicentrum yang masih mau mendengarkan JK. Saran JK, tidak mungkin, atau sulit didengarkan Megawati, apalagi SBY," terang Hendri. (asp)
