- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Gelombang aksi solidaritas untuk Palestina terus menggema di penjuru dunia, seiring keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan pengakuannya bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan, sebagai bentuk konkretnya, segera memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke kota yang dalam bahasa Arab populer disebut al-Quds itu.
Keputusan Trump ini dianggap lancang oleh masyarakat internasional karena kepemilikan Yerusalem hingga kini masih dipersengketakan antara Israel dan Palestina, dan masih dianggap “status quo” oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Palestina pun mengaku memiliki kota itu karena penduduknya banyak yang menghuni Yerusalem bagian timur, sehingga tidak bisa begitu saja diklaim secara sepihak oleh Israel dan harus diselesaikan melalui meja perundingan.
Maka, sejumlah negara – termasuk Indonesia – mengecam keputusan sepihak pemerintah AS itu di bawah pimpinan Trump, yang dinilai semakin menambah ketegangan di al-Quds, sekaligus memperberat upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah sejak konflik berkepanjangan separuh abad lamanya.
Dari Tanah Air, Aksi Bela Palestina pun menggema di akhir pekan ini. Seruan mengecam sikap Presiden Trump terkait Yerusalem hingga ancaman boikot produk-produk AS disuarakan di tengah-tengah aksi yang dihadiri puluhan ribu umat Muslim Indonesia ini.
Massa dari berbagai ormas dan kelompok ini tumpah ruah, berkumpul dan bersatu di lapangan Monumen Nasional (Monas), Minggu pagi, 17 Desember 2017. Sebagian mereka bahkan, sejak Minggu dini hari sudah berkumpul di Masjid Istiqlal, salat Subuh berjamaah.
Usai Subuh berjamaah, massa mulai bergerak ke kawasan Monas, memenuhi simpul-simpul aksi membaur bersama jemaah lainnya dari berbagai penjuru daerah. Kaum Muslimim satu suara menghimpun solidaritas untuk saudara seiman di Palestina.
Sejumlah tokoh penting negeri ini hadir melebur bersama umat di Aksi Bela Palestina. Antara lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Ketua PBNU KH Masyhudi Suhud, KH Abdullah Gymnastiar, Ustaz Bachtiar Nasir dan beberapa tokoh lainnya.
Aksi yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam ini merupakan bentuk aksi penolakan pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Umat Islam Indonesia mendesak Presiden Trump mencabut keputusan kontroversialnya itu.
"Kalau Donald Trump tidak mau juga mencabut, kita perang, boikot AS, kita akan buat petisi kepada pemerintah lewat Kedubes AS. Setuju?" kata Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin saat berorasi di silang Monas, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2017.
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu meminta Presiden Trump harus mencabut pengakuan sepihaknya tersebut, apalagi seluruh dunia telah mengecam klaim tersebut. Menurutnya, pencabutan pengakuan harus dilakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan.
"Kita heran, sampai hari ini Donald Trump belum mendengar, apakah Donald Trump tidak mendengar, atau sudah tidak bisa mendengar," kata Kiai Ma'ruf.
Ia menegaskan umat Islam merasa tersakiti dengan pengakuan sepihak Trump soal Yerusalem ibu kota Israel. Oleh karenanya, Ia berharap seluruh umat Islam di Indonesia bisa bersatu, demi membantu rakyat Palestina membebaskan diri dari penjajahan zionis Israel dan sekutunya.
"Kita wajib dukung itu. Negara Palestina masih dapat gangguan dari Israel dan AS, kita bebaskan Palestina," kata dia sambil menggemakan takbir. [Baca: Kritik Pedas Habib Rizieq ke Donald Trump]
Dalam aksi tersebut, MUI yang mewakili seluruh perwakilan ormas Islam juga menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump. MUI mengecam keras sikap keputusan sepihak Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Petisi yang diatasnamakan seluruh ketua ormas Islam di Indonesia itu akan dikirimkan ke Kedutaan Besar AS di Indonesia, Senin pagi, 18 Desember 2017. Sekretaris Jenderal MUI, KH. Anwar Abbas didapuk untuk membacakan delapan butir petisi di depan peserta Aksi Bela Palestina pagi itu.
Aksi Bela Palestina di Monas
Selanjutnya...Seruan Boikot Produk AS
Seruan Boikot Produk AS
Dalam pernyataannya, Anwar mengatakan petisi ini disampaikan setelah mencermati keputusan Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta dampak negatif yang luas, khususnya bagi bangsa Palestina yang dicederai hak-haknya gara-gara pengakuan Trump tersebut.
Sebab, keputusan Trump itu telah mencederai keadilan dunia internasional, melanggar HAM dan merusak perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini terus dilakukan PBB dan OKI. Oleh karena itu, MUI dan ormas Islam mendesak keputusan itu harus dibatalkan dan dicabut secepatnya.
"Jika Presiden Amerika Serikat tidak segera membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka Amerika Serikat akan kehilangan legitimimasi untuk menjadi penengah perdamaian antara Palestina dan Israel," kata Anwar Abbas saat berorasi di Monas, Minggu, 17 Desember 2017.
MUI juga mendesak semua negara agar menolak keputusan sepihak Presiden Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan, MUI mendesak semua negara, khususnya negara yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar memutus hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.
"Mendukung hasil deklarasi keputusan konferensi negara-negara OKI di Istanbul, Turki tanggal 13 Desember 2017, dan menegaskan perlunya didorong hak-hak warga negara Palestina secara permanen, termasuk hak menentukan menentukan nasib sendiri, negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," paparnya.
Lebih jauh, jika Donald Trump tak juga mencabut keputusannya terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel, MUI akan mendesak PBB agar segera menggelar sidang istimewa untuk memberikan sanksi tegas kepada AS dengan opsi pembekuan AS sebagai anggota PBB, atau pemindahan markas PBB dari AS ke negara lain.
Kemudian, mendesak DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk meninjau kembali semua bentuk investasi atau bisnis perusahaan-perusahaan AS yang ada di negara Indonesia. [Baca: 'Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu...']
"Mengimbau, seluruh masyarakat Indonesia agar melakukan boikot terhadap seluruh produk perusahaan Amerika Serikat dan Israel yang beredar di Tanah Air. Agar kita tidak bergantung dengan produk-produk tersebut, dan menggunakan produk sejenis karya anak bangsa," tegas Bendahara Umum PP Muhammadiyah ini.
Petisi ini disampaikan merujuk pada Hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, yang intinya memberikan legitimasi yang kuat bagi semua negara termasuk Palestina, sebagai negara yang mendeka dan berdaulat seutuhnya. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menghapuskan seluruh penjajahan di atas dunia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan menambahkan, seruan boikot produk-produk AS bukan merupakan langkah ekstrem yang dipilih MUI dan ormas Islam. Menurutnya, tuntutan tersebut masih rasional, menyusul keputusan Donald Trump yang bergeming dengan sikapnya terkait polemik pemindahan ibu kota Israel.
"Boikot itu bukan esktrem tapi tegas, itu sudah lunak saya kira. Keputusan Trump itu tergantung Trump sendiri, dengan segera mencabut klaim sepihak itu. Itu saja poinnya," kata Amirsyah. Dia memastikan ada 11 poin Resolusi PBB yang dilanggar Donald Trump dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menanggapi Aksi Bela Palestina di Monas pada Minggu, 17 Desember 2017. Menurut pejabat kedubes AS di Jakarta, mereka menghormati hak berpendapat yang mengekspresikan pandangan masyarakat.
"Kami menghormati hak semua orang untuk mengekspresikan pandangan mereka dan menunjukkannya dengan damai. Kami juga mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban," katanya, dalam keterangan pers yang diterima VIVA, Minggu, 17 Desember 2017.
Selanjutnya...Tekanan OKI dan PBB
Tekanan OKI dan PBB
Dari hasil konferensi negara-negara OKI di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017 lalu, pemimpin dari 57 negara Muslim mendesak dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Pertemuan darurat tersebut bertujuan untuk menyatukan sikap setelah Presiden Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Seperti dilansir dari BBC, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menyatakan bahwa negara Muslim tidak akan pernah menyerah dengan tuntutan ini. Ia menyatakan bahwa keputusan Trump soal Yerusalem menjadi ibu kota Israel harus batal demi hukum.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta PBB harus mengambil alih masalah tersebut. [Baca: Netanyahu Abaikan Deklarasi OKI Soal Palestina]
Dalam pidatonya, Abbas menegaskan bahwa sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah kejahatan paling besar di dunia. Dia menilai, tidak seharusnya dunia membiarkan hal tersebut terjadi.
Kendati demikian, Abbas menolak AS menjadi mediator karena yang menjadi bias demi kepentingan Israel.
Disisi lainnya, Dewan Keamanan PBB tengah mempertimbangkan sebuah kerangka resolusi yang berisi penegasan bahwa segala perubahan terhadap status Yerusalem tidak memiliki dampak hukum dan harus dibatalkan.
Mengutip situs Reuters, Minggu, 17 Desember 2017, Mesir menyebarkan kerangka resolusi ini pada Sabtu, 16 Desember kemarin. Sejumlah diplomat mengatakan, DK PBB dapat melakukan pemungutan suara terkait kerangka tersebut paling cepat Senin, 18 Desember besok.
Draf resolusi akan menekankan status Yerusalem yang harus diputuskan melalui negosiasi. Sebuah resolusi disetujui apabila didukung sembilan suara, dan tidak keluar veto dari satu anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China.
Yang terakhir ini sangat sulit diwujudkan, karena para diplomat PBB meyakini AS akan menggunakan hak veto untuk memblokade kerangka resolusi.
Bagaimanapun, Indonesia terus berupaya menggalang dukungan dunia internasional terkait penolakan atas sikap unilateral Presiden AS yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, Indonesia sangat serius dengan hasil KTT Luar Biasa OKI dan langsung menindaklanjutinya.
"Peran Indonesia sangat aktif. Sekarang Menlu kita ke sana. Beliau ke Brussels menggalang dukungan negara-negara Eropa untuk setuju dan mempunyai pandangan yang sama dengan OKI," kata Wiranto di Jakarta, Jumat 15 Desember 2017.
Wiranto menyebutkan setelah menghadiri KTT OKI di Istanbul, Turki, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melanjutkan perjuangan diplomasi untuk Palestina ke Eropa. Menlu Retno juga bertemu dengan Komisioner Uni Eropa untuk hubungan luar negeri, Federica Mogherini, di Brussels, Belgia. (ren)
Pimpinan negara OKI mengecam Israel
