"Indonesia-Australia Kini Dipandang Dua Raksasa Ekonomi di Kawasan"
- KBRI Canberra / Eko Junor
VIVAnews - Bagi Nadjib Riphat Kesoema, Australia bukan lagi negara yang asing bagi dirinya. Sebelum menjadi Duta Besar RI untuk Australia sejak Oktober 2012, Nadjib pernah bertugas di sana menjelang akhir dekade 1990an, saat hubungan kedua negara dalam keadaan renggang akibat pergolakan di Timor Timur, yang telah menjadi negara independen bernama Timor Leste.
"Saat itu saya masih menjadi pejabat bidang politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. Saya turut menyaksikan kantor kami didatangi para demonstran dalam jumlah besar," kenang Dubes Nadjib dalam bincang-bincang dengan VIVAnews di Canberra pertengahan Maret lalu.
Namun, bagi Nadjib, itu adalah lembaran sejarah masa lampau. Baik Indonesia dan Australia kini tengah menjalin hubungan yang sangat erat. "Kepada saya, Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr pun menyatakan bahwa negaranya kini terus melangkah ke depan bersama Indonesia," ujar Nadjib, yang sebelumnya bertugas sebagai Dubes RI untuk Belgia dan Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bidang Politik Luar Negeri.
Itulah sebabnya Dubes Nadjib sangat antusias mengungkapkan perkembangan kerjasama terkini antara Indonesia dan Australia di beberapa bidang, yang terus berkembang. Berikut wawancara VIVAnews dengan Dubes Nadjib di ruang kerjanya.
Pemerintah Indonesia dan Australia berencana saling menambah kuota visa kerja temporer khusus turis (working holiday visa) dari 100 menjadi 1.000. Bagaimana perkembangannya?
Pada dasarnya kedua negara sudah menyepakati untuk meningkatkan working holiday visa. Itu sudah diwujudkan dalam saling tukar menukar nota di tingkat Kementerian Luar Negeri masing-masing negara.
Saat ini yang menjadi perhatian adalah masalah prosedural, di mana kedua negara mengalami perbedaan, termasuk dalam latar belakang dan kepentingan nasional masing-masing. Tetapi, bagi saya, masalah itu bisa dibicarakan. Semuanya bisa ditanggulangi, asal dibicarakan secara bersama-sama.
Saya sudah bertemu dengan pejabat imigrasi dan kewarganegaraan Australia. Dia menyatakan bahwa kebijakan penambahan visa ini tinggal menunggu waktu pelaksanannya saja.
Kapan target pelaksanaanya?
Kita akan segera melaksanakan ini sekitar bulan Juni 2013 atau paruh kedua tahun ini. Nah, sekarang misalnya ada masalah seperti bagaimana detailnya? Bidang-bidang kerja mana saja yang diperbolehkan? Sekolahnya dimana saja? Itu akan kami bicarakan lebih lanjut.
Bagaimana antusiasme warga Australia?
Besar sekali. Apalagi bila mereka diberi kesempatan untuk mengenal Indonesia lebih dekat dengan bekerja di sana selain berlibur. Banyak sekali yang ingin ke sana.
Selain menambah kuota working holiday visa, program bilateral apa lagi yang tengah disiapkan kedua negara dalam tahun ini, terutama yang terkait peningkatan hubungan antarwarga (people-to-people link)?
Salah satunya adalah menyangkut hubungan antarpebisnis. Hubungan di sektor ini harus kita dorong lebih kuat karena sangat terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat kedua negara.
Produk yang banyak Indonesia impor dari Australia adalah gandum, buah-buahan dan hasil-hasil pertanian lain. Sedangkan Australia banyak mengimpor dari Indonesia berupa produk-produk hasil industri manufaktur berupa sepatu, pakaian, dan lain-lain. Australia juga mengimpor kertas dari Indonesia, yang diakui berkualitas bagus.
Indonesia pun mengirim produk pertanian ke Australia, namun hasilnya masih terbatas. Jadi sebagian besar produk yang Indonesia kirim ke Australia adalah barang-barang yang sudah diolah.
Indonesia juga dikenal sebagai pasar utama daging sapi dan sapi ternak Australia. Namun banyak peternak Australia yang khawatir soal pengurangan kuota impor oleh Indonesia, yang ingin swasembada daging sapi pada 2014? Bagaimana Anda menghadapi kekhawatiran mereka itu?
Kalangan peternak Australia tidak usah khawatir mengenai kebijakan di Indonesia. Swasembada daging sapi di Indonesia itu kan sebenarnya target sementara. Itu karena berkali-kali pemerintah, salah satunya dari Menteri Perdagangan, mengatakan ingin meningkatkan terus konsumsi daging sapi di tanah air.
Saat ini konsumsi daging sapi di Indonesia per kapita hanya kurang lebih 2,3 kg, sementara di negara-negara maju seperti Australia konsumsinya hampir 40 kg per kapita. Negara-negara berkembang yang lain yang sudah cukup maju konsumsinya kira-kira 20 kg.
Maka Indonesia akan terus memindahkan targetnya. Untuk target swasembada di Indonesia, sebenarnya masih ada ruang bagi para eksportir Australia, baik untuk daging maupun hewan hidup.
Saya sudah berkali-kali bicara kepada mereka, selain mengirim sapi-sapi induk, coba juga mulai berpikir untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, mendirikan peternakan-peternakan di Indonesia sehingga mereka nantinya tidak tergantung kepada kuota impor. Bila sudah menjadi bagian dari produksi dalam negeri, maka mereka bisa memproduksi lebih banyak
Bagaimana tanggapan para peternak Australia atas saran Anda itu?
Mereka sedang memikirkan. Sekarang kita sudah mendapatkan sumber-sumber yang tepat untuk induk-induk sapi. Misalnya dari Persatuan Peternak Sapi Brahman, mereka sudah bersedia mengirim kepada kita dan telah mengirim 199 induk sapi ke Indonesia.
Ini akan terus kami garap, karena sejak saya tiba di sini masalah sapi itu merupakan salah satu hal yang penting untuk ditangani.
Indonesia dan Australia sedang merumuskan kesepakatan Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA), yang ditargetkan selesai pada 2014. Bagaimana Anda melihat perkembangan perumusan itu?
Memang banyak sekali peraturan yang harus diharmonisasi kedua negara. Tapi, seperti yang diutarakan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, kalau memang yakin tahun depan bisa selesai, saya yakin itu akan terwujud.
Keyakinan ini melihat potensi perkembangan ekonomi kedua negara saat ini. Baik Australia dan Indonesia saat ini turut dipandang sebagai dua raksasa ekonomi di kawasan.
Indonesia kan sudah termasuk kelompok The Club of Trillion, Australia pun menuju ke kelompok itu. Paritas Daya Beli (PPP) kita kan sudah mencapai US$1,3 triliun, tapi Indonesia punya 240 juta rakyat sedangkan Australia hanya 22 juta.
Kalau kedua negara berpadu dalam menggalang kerjasama ekonomi yang komprehensif, di mana Australia maju sebagai negara industri dan Indonesia punya sumber daya yang besar, baik manusia maupun hasil alam. Indonesia pun pasar yang besar dan Australia memproduksi barang-barang yang berkualitas baik.
Dua ekonomi besar ini akan menjadi satu dan terintegrasi bila CEPA disepakati. Ini juga akan mempengaruhi kawasan Asia Pasifik maupun Asia Timur dan ASEAN.
Menurut Buku Putih (White Paper) Kebijakan Luar Negeri mereka, Australia ingin menggalakkan pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah mereka di tengah menurunnya minat pelajar dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Bagaimana Anda menanggapinya?
Menurut saya Buku Putih dari Pemerintah Australia itu sudah memberi rangsangan baru terhadap rakyatnya untuk kembali mempelajari Bahasa Indonesia. Memang minat atas pelajaran Bahasa Indonesia di Australia menurun sejak dekade 2000an karena munculnya China sebagai kekuatan baru ekonomi dunia.
Maka banyak pelajar yang tadinya mengambil pelajaran Bahasa Indonesia kemudian beralih ke Bahasa Mandarin. Tapi dengan adanya dorongan baru dalam Buku Putih itu, kita berharap pengajaran Bahasa Indonesia bisa tumbuh lagi dengan baik.
Apakah ada dukungan dari Pemerintah Indonesia sendiri untuk menggalakkan kembali pengajaran Bahasa Indonesia di Australia?
Saya sudah mengatakan kepada Pemerintah Australia bahwa bila memang diperlukan, pelajar-pelajar kita yang ada di sini - yaitu yang sedang menempuh pendidikan S-2 dan S-3 - bisa kita latih sebentar dan kemudian bisa dikerahkan untuk menjadi instruktur-instruktur Bahasa Indonesia secara temporer.
Tapi untuk jangka panjang, kami anjurkan silakan belajar di Indonesia. Itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Saya kenal beberapa guru bahasa Indonesia yang bekerja di beberapa institusi pemerintahan Australia, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Mereka bilang kepada saya antusiasme untuk belajar Bahasa Indonesia kini mulai bangkit lagi.
Mengenai kerjasama sosial budaya. Sebenarnya besar sekali antusiasme warga Australia mempelajari seni tari Indonesia. Mereka berharap ada pusat-pusat budaya Indonesia yang tersebar di Australia. Bagaimana Anda menanggapi keinginan mereka?
Selama ini fasilitas budaya yang lengkap baru ada di kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. Di sini fasilitas sudah lengkap, seperti sanggar tari dan gamelan.
Di kota lain, kami akan segera bangun sanggar baru di Sydney. Studi kelayakan sudah dibuat dan kelihatannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI turut menyumbang pembangunannya.
Soal saling kunjung, tingkat kunjungan warga Australia ke Indonesia masih rendah, kecuali ke Bali. Menurut sejumlah warga Australia salah satu penghalangnya adalah peringatan berkunjung (travel advisory) yang rutin dikeluarkan pemerintah mereka sehingga mereka segan ke Indonesia. Bisakah pemerintah RI, melalui Kedutaannya di Canberra, melobi pemerintah Australia untuk mencabut atau menurunkan travel advisory itu?
Kami selalu membicarakannya, tapi itu adalah hasil dari penilaian (assessment) mereka. Mereka kan menilai bagaimana situasi negara kita, bagaimana tingkat keamanannya, apakah masih ada ancaman bagi warga mereka.
Setiap kali bertemu dengan Departemen Luar Negeri Australia, kami selalu membicarakan travel advisory itu. Mereka selalu beri perkembangan "Pak Duta Besar, untuk situasi terkini ini kami terapkan status seperti ini.
Memang mereka rutin memberi perkembangan atas travel advisory. Oleh sebab itu kita juga wajib menjaga keamanan negara kita dan memberi rasa nyaman kepada tamu-tamu kita.
Menurut saya, bangsa kita perlu kita didik juga untuk menjadi tuan rumah yang baik. Misalnya, senyum yang diperlihatkan itu adalah senyum yang tulus dan bukan melecehkan orang tapi yang betul-betul memberikan rasa aman dan nyaman. Selain itu juga selalu siap membantu. Bali sudah mulai menerapkan sikap itu, begitu pula Lombok.
Dubes RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, (kiri) saat menghadiri Dialog Australia-Indonesia di Kota Sydney 3-4 Maret 2013
Selama ini kekuatan politik Australia terpecah pada kubu utama, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal. Apakah Anda melihat perbedaan besar dari masing-masing partai dalam memandang Indonesia?
Saya melihat tidak ada perbedaan signifikan. Siapapun kubu yang memerintah Australia, Indonesia akan merasa nyaman selama kesepakatan-kesepakatan yang lalu itu terus diikuti.
Biasanya kan memang kebijakan luar negeri mereka bersifat bipartisan. Kedua negara lagipula sudah punya "Kesepakatan Lombok," yang mengatur hubungan strategis Indonesia dan Australia. Lalu kedua negara juga menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Tingkat Pemimpin, begitu pertemuan tingkat menteri 2+2.
Kalau semua ini terus berlangsung dan bipartisan, siapapun yang akan menang Pemilu Australia 2013, baik itu Buruh maupun Liberal/Nasional, Indonesia akan merasa nyaman asalkan semua kesepakatan kedua negara dan kerjasama yang dibangun dengan susah payah tetap berlangsung dengan baik.
Di masa kampanye ini apakah Anda melihat politisi Partai Buruh dan Liberal juga turut berkompetisi merebut pengaruh Indonesia?
Tidak ada larangan bagi mereka untuk adu pengaruh di mana pun dan di arena apapun karena di masa kampanye ini mereka betul-betul beradu di segala lini.
Apakah Anda masih melihat adanya sentimen-sentimen negatif atas Indonesia di Australia mengenai isu-isu sensitif seperti Papua?
Sedikit sekali. Beberapa waktu lalu ada orang yang mengaku sebagai campaign master Papua datang ke KBRI, namun tidak mendapat perhatian dari koran-koran nasional Australia.
Boleh dikatakan semua pimpinan partai politik yang sudah saya temui, termasuk Partai Green, menyatakan bahwa yang paling baik bagi Papua adalah tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah pernyataan semua partai.
Mungkin ada partai-partai kecil yang masih sinis, namun partai-partai utama menyatakan sikap yang solid atas kedaulatan Indonesia. Cuma kadang-kadang ada dari mereka yang mengatakan tolong agar masalah HAM di Papua lebih diperhatikan, lalu kenapa Papua tidak terbuka untuk dikunjungi (semua orang asing)?
Saya jawab bahwa pemerintah di sana sudah berusaha selalu menegakkan hukum, tapi masih ada terjadi pelanggaran-pelanggaran baik itu turis yang dibunuh kemudian tentara dan polisi dibunuh. Lalu setiap ada demonstrasi di sana pasti berakhir rusuh dan kekerasan.
Motor polisi dibakar, aparat keamanan digebuki, dan sebagainya. Itu makanya, walau akses ke sana tidak ditutup, kami tetap menseleksi siapa yang mau datang. Ini juga demi pertimbangan keamanan pengunjung. (eh)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
