VIVAnews - Anggota Tim Verifikasi Kasus KPK, Todung Mulya Lubis, menilai saat ini perlu adanya pembangunan institusional di tubuh komisi antikorupsi. Pemerintah dinilai sudah harus memikirkan mengenai anggaran dan sumber daya di KPK.
"Sudah waktunya pemerintah memikirkan institutional capacity building di tubuh KPK," kata Todung di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu 11 November 2009.
Todung mencontohkan, peningkatan itu seperti kenaikan anggaran, sumber daya manusia, termasuk aturan mengenai pengadaan penyidik sendiri. "Dari dulu KPK ingin punya penyidik sendiri, tapi anggarannya terbatas, tapi kalau pada gilirannya harus ada penyidik sendiri dihadapkan pada penyidik polisi," ujarnya.
Selain itu, perlu dipikirkan juga mengenai perbaikan aturan internal di KPK. Karena sudah banyak sekali keluhan dari sejumlah advokat mengenai KPK. "Banyak sekali advokat yang mengeluhkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan hukum," ujarnya.
Seperti diketahui, polisi menetapkan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, sebagai tersangka. Bibit dan Chandra dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya dan menerima suap.
Mulai Hari Ini, Prabowo Subianto Bakal Dikawal Paspampres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
