VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak berkeberatan seandainya alokasi anggaran Departemen Keuangan dipotong. Asalkan pemotongan ini tidak membatasi operasional dan dilakukan lebih pada displin kerja.
Rencana pemotongan ini diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat tadi malam, terkait rendahnya menyerapan anggaran oleh Departemen Keuangan.
Menurut Ketua Komisi XI Ahmad Hafiz Zawawi penyerapan alokasi anggaran oleh Departemen Keuangan rendah. "Rata-rata dalam empat tahun, hanya 76 persen dari alokasi," kata dia dalam rapat pagu indikatif Departemen Keuangan, Senin malam, 8 Juni 2009. "Karena rendah, kenapa anggaran yang dialokasikan untuk 2010 tidak dipotong saja sebesar penyerapan yang tersisa," katanya.
Data yang dilaporkan ke DPR, Departemen Keuangan selama 4 tahun belakangan penyerapan anggaran selalu dibawah 80 persen. Tertinggi pada tahun 2004 penyerapan mencapai 88,12 persen, 2005 (74,01 persen), 2006 (72,21 persen), 2007 (70,99 persen) dan pada 2008 sebesar 79,69 persen.
Tahun ini sampai dengan 31 Mei 2009 realisasi baru mencapai 23,8 persen atau sebesar Rp3,678 triliun. Alokasi ini perinciannya untuk belanja pegawai dari pagu Rp 7,84 triliun baru terserap Rp2,886 triliun atau 36,82 persen, belanja barang dari pagu Rp4,708 tapi realisasi baru Rp 682 miliar atau 14,54 persen dan penyerapan modal dari pagu Rp2,920 triliun baru terealisasi Rp110 miliar atau 5,78 persen.
Sri Mulyani mengatakan Departemen Keuangan rendah penyerapannya, berarti Departemen Keuangan melakukan penghematan. "Anggaran ngirit atau kami berhemat. Departemen Keuangan tidak merasa khawatir kalau anggaran yang ada musti dipotong," katanya kepada anggota DPR.
Pemotongan bisa dilakukan karena Departemen Keuangan harus menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang baik. Tapi Sri Mulyani mengatakan pada tingkat operasional,kalau belanja Departemen Keuangan yang mencapai 50 persen tingkat anggaran dianggap sebagai belanja bukan konsumtif, tapi itu adalah sebagai investasi.
Depkeu sendiri kata dia, tanpa dipotong akan terus melakukan penghematan dalam rangka displin anggaran.
Hasil rapat menyimpulkan DPR menyepakati, pagu indikatif Departemen Keuangan tahun 2010 sebesar Rp15,282 triliun. Jumlah ini tidak dipotong, atau tetap dari posisi awal yang diusulkan. Dana berasal dari pembiayaan berupa rupiah murni sebesar Rp14,810 triliun dan pinjaman serta hibah Rp413 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp58 miliar.
Diantaranya pengeluaran Departemen Keuangan adalah alokasi belanja pegawi mencapai Rp7,748 triliun termasuk untuk gaji pegawai dan gaji ke 13 sebesa Rp2,5 triliun serta anggaran remunerasi atau tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN) sebesar Rp5,248 triliun.
umi.kalsum@vivanews.com
PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang
PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol
