- Dok: Kementerian Perindustrian
VIVA.co.id – Terkait wacana uji kir yang akan dilakukan oleh pihak swasta, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto meminta masyarakat untuk tidak khawatir.
Sebab, pihak swasta juga diberikan akreditasi, pengawasan serta pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
"Kita tidak boleh underestimate atau berburuk sangka. Bagaimanapun juga, di kabupaten atau kota sudah ada, dan banyak juga yang melaksanakan itu sesuai dengan standar yang ada," kata Pudji di Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2016.
Dikatakan Pudji, pihak swasta juga telah memiliki teknologi yang cukup canggih untuk mendukung uji kelayakan kendaraan bermotor secara mandiri.
"Oleh karena itu, kami kerja sama dengan swasta. Jika ini berjalan lancar, apa yang dicita-citakan akan terwujud. Kalau kita tidak mau melakukan, saya rasa tidak akan ada perubahan. Itu intinya," ujarnya.
Pudji menjelaskan, keterlibatan swasta dalam uji kelayakan kendaraan dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat, yang meminta agar uji kir tidak dimonopoli oleh pemerintah.
Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan siap mendukung program kir mandiri tersebut.
"Di Jepang, uji kelaikan kendaraan dilakukan di bengkel agen pemegang merek. Jadi, secara kelengkapan dan peralatan, kami siap. Dari mekaniknya juga tidak kalah. Tinggal peraturannya dirapikan," kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi.
