- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut pemerintah tak memiliki kewajiban untuk memberikan subsidi terhadap uang muka (down payment/DP) kendaraan bermotor. Berbeda dengan sektor lain yang dianggap lebih menyangkut kesejahteraan rakyat secara langsung, yaitu perumahan.
Ia beralasan, karena kendaraan bermotor tidak dianggap sebagai hal utama yang kebutuhannya harus dipenuhi untuk membuat masyarakat sejahtera.
"Kalau mobil tidak ada yang disubsidi, kalau perumahan beda. Pemerintah ada kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan perumahan, akhirnya disubsidi. (Pembelian kendaraan tidak disubsidi) Karena dianggap sudah pure bisnis kalau kendaraan," ujar JK saat menghadiri Indonesia International Motor Show (IIMS), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 27 April 2017.
JK mengatakan, pemberlakuan keringanan dalam pembayaran DP kendaraan hanya bisa dilakukan jika semisal produsennya memang sedang melakukan promosi. Sementara pemberlakuan keringanan dalam pembayaran DP rumah bisa dilakukan melalui mekanisme subsidi yang diberikan pemerintah, karena alokasi dana subsidinya sudah diperhitungkan dalam anggaran.
JK berpandangan, hal itu adalah penyebab DP rumah bisa ditekan serendah mungkin melalui kebijakan pemerintah. Bahkan, bukan tak mungkin DP bisa menjadi nol persen. Sementara kendaraan, tidak memungkinkan. "Kalau rumah kadang kala pemerintah daerah atau pusat memang ada bagian subisidi uang muka. Akhirnya masyarakat bisa lebih rendah," ujar JK.
Besarnya Antusias Pelaku Otomotif untuk IIMS 2022
Beragam Agen Pemegang Merek roda empat dan roda dua, serta aksesoris dan aftermarket berbondong-bondong untuk berpartisipasi di IIMS 2022.
