- VIVA.co.id/Radhitya Ardiansyah
VIVA.co.id – Sepekan tersisa jelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 Jawa Barat, ada masalah genting yang tengah dihadapi Pengprov FORKI DKI Jakarta. Induk olahraga karate Ibu Kota tersebut melayangkan keberatan terhadap dua regulasi baru yang akan diterapkan dalam PON XIX Jawa Barat.
Dalam sebuah sesi temu awak media yang berlangsung di bilangan Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2016, Ketua Umum Pengprov FORKI DKI, Dody Rahmadi Amar, beserta jajarannya mengemukakan keberatan. Sistem wild card dan drawing dianggap mereka berpotensi membuat kegaduhan.
Sistem wild card dianggap Dody tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Rakernas PB FORKI tahun 2015, yang sudah menetapkan akan ada batasan usia (maksimal 30 tahun) dalam gelaran PON XIX. Sehingga jika dipaksakan sama saja melanggar hasil rakernas.
"Ini jelas melanggar hasil Rakernas PB FORKI tahun 2015. Alasan wild card ini semula ditunjukkan kepada daerah-daerah yang pembinaannya kurang maksimal. Akan tetapi, dengan adanya wild card kan pemain yang usianya melewati batas bisa main lagi, ini yang melanggar," kata Dody.
"Wild card juga mengubah peta kekuatan yang sudah kami siapkan. Selain itu, apakah atlet yang seandainya sudah berprestasi banyak bisa kembali turun di ajang PON hanya untuk diandalkan meraih medali emas? Atlet bagus Indonesia itu banyak, jadi dengan adanya wild card justru membatasi para atlet potensial," ujarnya.
Selain itu, Dody juga mengkritik soal penggunaan sistem komputerisasi dalam sistem drawing. Tidak jelasnya personel yang memasukkan data, menurut Dody, bisa menimbulkan banyak kecurangan dan bisa mematikan potensi atlet peraih emas sejak tahap awal turnamen.
"Kita kan enggak tahu siapa yang input datanya. Bisa saja ini diatur sedemikian rupa, dan berakibat bisa 'membunuh' atlet-atlet yang berpotensi meraih medali emas," katanya.
"Kita tetap mengacu kepada sistem manual yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Drawing manual disaksikan oleh seluruh Pengprov dan lebih bersifat fair," lanjut Dody.
Meski belum memikirkan langkah jika PB PON dan PB FORKI tetap menggunakan dua regulasi tersebut, Pengprov FORKI DKI menegaskan akan melakukan protes keras pada saat sesi technical meeting sepekan mendatang.
"Kami lihat dulu sampai nanti pada saat technical meeting. Soal penolakan ini bukan hanya kami dari DKI, tapi juga banyak Pengprov lain. Kami sudah berhubungan dengan (Pengprov) daerah lain soal ini. Terutama soal drawing, mereka juga sepakat untuk menolak sistem ini," ucap Dody. (ase)
