Berita Terbaru Sistem pemilu indonesia

Kasus dugaan ujaran kebencian dan berita bohong di Bareskrim Polri, naik penyidikan. Kasus ini terkait ‘bocoran’ putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Denny Indrayana.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan partainya untuk mengubah sistem Pemilihan Umum (Pemilu).

Gerindra bisa bernafas lega, setelah MK menolak gugatan, untuk menerapkan sistem pemilu Indonesia menjadi proporsional tertutup. Kini bisa berkonsentrasi penuh di pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, membeberkan dampak buruk jika pemilu kembali menggunakan proporsional tertutup. Menurutnya sistem yang tertutup itu otoriter

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, akan ikut hadir pada Kamis 13 Juni 2023, untuk menyaksikan para hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan sistem pemilu di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya percaya sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), terkait keputusan apa untuk sistem pemilu Indonesia.

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Ali, mengkhawatirkan terjadinya kegaduhan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu Indonesia diganti ke proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi surat terbuka mantan Wamenkumham, Denny Indrayana yang ditujukan untuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sistem Pemilu 2024 kembali dengan proporsional tertutup kembali tengah menjadi isu yang mencuat di tengah masyarakat. Berikut perbedaan Sistem Pemilu Proporsional

Menkopolhukam Mahfud MD meminta agar pihak polisi cari tahu pembocor putusan MK kepada mantan Wamenkumham Denny Indrayana

Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. 

PPP siap menjalani apapun keputusan sistem yang konstitusional sehingga harus diterapkan di Pemilu Serentak 2024.