Berita Terbaru Dewan pers

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengaku masih sering mendapatkan keluhan tentang produksi pemberitaan yang lebih banyak datang dari institusi seperti kementerian.

Selama tahun 2023, Dewan Pers menerima 813 pengaduan kasus pers pada tahun 2023 dengan 794 kasus berhasil diselesaikan atau sebanyak 97,66 persen.

Dewan Pers akhirnya telah mengambil keputusan mengenai sengketa pemberitaan yang terjadi antara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Tempo.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merasa keberatan dengan konten jurnalistik yang ditayangkan oleh Majalah Tempo.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengadukan salah satu podcast media nasional yang ditayangkan di YouTube dan pemberitaan majalah media tersebut.

Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 yang diberi nama Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Dewan Pers mengapresiasi Presiden Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden Publishers Rights di tengah situasi industri pers mengalami disrupsi digital.

Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 Tahun 2024, tentang Publisher Right. Setelah melalui perdebatan panjang dan juga alot.

Aiman Witjaksono sebagai seorang jurnalis yang memegang teguh integritas dan kode etik jurnalistik juga memiliki ‘hak tolak’ untuk tidak menyebutkan narasumbernya

Moeldoko memastikan tak pernah memakai jabatan juga kekuasaan guna menekan lembaga lain di pemerintahan.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kekuasaan melekat dengan tren korupsi. Tuduhan korupsi yang melekat pada kekuasaan sudah ada sejak lama.

Ganjar Pranowo mengatakan industri pers mengalami perubahan besar dalam peralihan dari konvensional ke digital. Banyak media mengalami guncangan akibat peralihan.