Berita Terbaru Laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada dua pejabat yang mempunyai aset kripto senilai miliaran rupiah, yakni orang keuangan. Untuk itu KPK masih melakukan penelusuran.

KPK menyebut pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sebesar 53 persen pada 2023.

Arya Wedakarna mengaku keberatan, melihat ada petugas perempuan yang mengenakan kain penutup kepala karena dianggap bukan tradisi asli Pulau Dewata.

Bakal capres Anies Baswedan sudah memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebagai bakal cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Lalu, berapa harta keduanya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Menteri BUMN Erik Thohir. Itu karena masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum memberikan LHKPN mereka ke komisi antirasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat merasa kaget setelah melihat harta kekayaan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Dito Ariotedjo

Menpora Dito Ariotedjo diketahui belum menyerahkan LKHPN ke KPK sejak dirinya menjabat sebagai Menpora.

Pejabat di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dokter Ngabila Salama yang viral karena memamerkan gaji bulanannya Rp 34 juta di media sosial, diminta memperbaiki LHKPN miliknya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu berisi agar bacaleg terpilih menyampaikan LHKPN mereka

KPK menyebutkan, bahwa mantan Pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Administrasi Jakarta Utara, Selvy Mandagi, sudah memberi klarifikasi LHKPN nya..

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hari ini manjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap eks pejabat Pemkot Jakarta Utara Selvy Mandagi, terkait LHKPN dirinya.