Petani Jombang Keluhkan Pupuk Paket

SURABAYA POST -- Penerapan sistem paket untuk distribusi pupuk bersubsidi dikeluhkan petani Jombang. Mereka menilai metode paket ini tidak adil, dan hanya menguntungkan petani bermodal besar.

Pasalnya, dalam sistem itu petani harus membayar di muka saat mendaftar antrean mendapatkan pupuk. Setelah itu, petani akan menerima satu paket 50 kg pupuk berbagai jenis.

“Jadi yang diuntungkan hanya petani yang punya uang banyak. Pasti mendaftar dan mendapat pupuk. Tapi yang modalnya tipis, mana bisa dapat jatah pupuk. Untuk mendaftar saja dengan uang di muka sudah kangelan (sulit,--red),” kata Zainul, petani asal Desa Katemas, Kec. Kudu, Jombang, Kamis (19/11) pagi tadi.

Para petani merasa sangat keberatan dengan uang pendaftaran sebesar Rp 316 ribu untuk satu paket pupuk. Apalagi, model paketan juga menyulitkan petani yang memiliki lahan sempit. “Dalam satu paket itu ada pupuk UREA, SP-36, NPK, Za dan pupuk organik. Masing-masing dengan berat 50 kg,” terangnya.

Lebih lanjut, Zainul menambahkan, petani yang tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk terpaksa harus menunggu jatah tahun depan. Untuk itu pihaknya berharap sistem distribusi pupuk dikembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dulu kan ada uang ada barang. Kalau sistem sekarang, nggak ada uang, berarti menunggu tahun depan. Padahal 2010 nanti, harga pupuk kemungkinan besar naik,” keluhnya.

Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU), Subhan, mengatakan, penerapan sistem pupuk paket pemerintah terkesan rancu.

Masing-masing wilayah, berbeda kebijakannya. “Seperti di Kec. Kesamben, tidak ada pupuk paket. Tapi di Kecamatan Kudu, ada sistem paketan,” ujarnya.

“Belum lagi adanya kemacetan di sebagian wilayah kecamatan, seperti di Kecamatan Diwek, sehingga distibusi pupuk tersendat,” tambahnya.

Laporan: Syarif Abduylah