2012, Jawa Timur 'Stop' Kirim TKI

SURABAYA POST -- Banyaknya kekerasan terhadap tenaga kerja wanita khususnya yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri, membuat Pemprov Jatim berusaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Ini agar TKI yang dikirim tidak hanya bekerja sebagai PRT saja.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan tahun ini, wilayahnya akan mengirim sekitar 60 ribu orang TKI ke berbagai negara sebagai tenaga kerja (naker) PRT dan sektor formal.

”Namun pada 2012-2013 mendatang, Jatim menargetkan tak lagi mengirimkan naker ke luar negeri, khususnya pembantu,” kata Pakde Karwo, Rabu 13 Januari 2010.

Karena itu, Pemprov Jatim akan meningkatkan perbaikan keterampilan sejak dini mulai dari pendidikan di sekolah kejuruan.  ”Mulai tahun ini, ada beberapa program yang dititikberatkan pada perbaikan sekolah kejuruan,” ungkapnya.

Soekarwo menyebut perbaikan sekolah kejuruan tersebut dilakukan di 5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada lima kabupaten, yakni Bondowoso, Sampang, Pasuruan, Pacitan, dan Jombang.

Di lima SMK ini mulai dibuka kelas internasional, agar standar pendidikan dan kualitas SDM-nya dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri sesuai bidang pendidikan yang ditekuni.

Tak hanya kelas internasional, sambung Soekarwo, Pemprov Jatim juga melakukan program perbaikan fasilitas tempat praktik pada 152 SMK di 38 kab/kota di Jatim.

Khusus untuk program perbaikan fasilitas tempat praktik, saat ini Pemprov melalui Dinas Pendidikan Jatim masih melakukan seleksi terhadap SMK yang ada di seluruh Jatim. ”Kami juga melakukan penambahan biaya di lima balai latihan kerja milik pemprov,” jelasnya.

Diharapkan, penambahan biaya pelatihan bisa menciptakan TKI yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia internasional.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jatim, sebanyak 60 ribu TKI dikirim ke Jepang, Hongkong dan negara lain. Sebanyak 60 persen di sektor informal (PRT), sedangkan 40 persen sisanya sektor formal.

Laporan: Siska Prestiwati