Dukungan BI untuk Startup, Tak Lagi Tukang Tunggu
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Bank Indonesia menyatakan akan mendukung dan mendorong perusahaan rintisan atau startup sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia di tengah pesatnya teknologi digital saat ini. Perusahaan-perusahaan startup di sektor ekonomi digital akan diarahkan untuk kerja sama dengan sektor riil.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pihaknya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan pemerintah pusat maupun daerah, tengah gencar mempromosikan sistem pengembangan startup khususnya di sektor keuangan digital, supaya bisa berkolaborasi dengan pasar tradisional maupun usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.
BI dan otoritas terkait lainnya itu, kata dia, tidak lagi akan menggunakan pendekatan regulatory sandbox guna menyiapkan perizinanan berusaha bagi startup atau fintech untuk beroperasi, melainkan menggunakan skema development approach. Dengan skema itu, diharapkannya, perkembangan startup di Indonesia bisa lebih cepat.
"Sehingga, BI itu bekerja sama dengan pemerintah OJK, asosiasi, mengembangkan ini. Ini kita salah satunya development approach, juga dengan beberapa pihak kita terus mempromosikan apakah di Jakarta, di berbagai daerah, untuk mendorong penggunaan startup," kata dia di Jakarta Convention Center, Senin, 23 September 2019.
Selama ini, lanjut dia, melalui pendekatan regulatory sandbox, pemerintah hanya menunggu perusahaan-perusahaan rintisan untuk mengembangkan usahanya, baru kemudian mendapatkan izin dan dibuatkan aturannya. Namun, dengan beralihnya ke development approach, pemerintah akan bersama-sama terlibat untuk pengembangan perusahaan tersebut.
"Mari kita kembangkan startup secara bersama. Apakah startup-nya untuk UMKM, untuk pasar tradisional, untuk operasi keuangan daerah. Startup itu kita kembangkan dan kemudian kita hubungkan dengan pelaku usaha di bidang keuangan," katanya.
Dengan terciptanya ekosistem keuangan dan ekonomi digital tersebut, dia menegaskan bahwa Indonesia mampu menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Inklusi keuangan atau terbukanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia bisa mencapai 75 persen dari yang saat ini baru menyentuh angka 63 persen.
"Mengenai inklusi keuangan, dari BI selama ini telah banyak bantu pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial. Tahun ini targetnya 15,6 juta keluarga akan kita salurkan melalui elektronik bantuan sosial. Kita juga moda transportasi, juga transaksi keuangan daerah, banyak juga sekarang kita kembangkan menggunakan elektronifikasi," tuturnya.