Serikat Buruh di Australia Khawatir Diserbu 'Pekerja Murah' Indonesia
- abc
Perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia (IA-CEPA) telah mendapat dukungan dari Partai Buruh yang beroposisi di Australia pada hari Kamis (17/10/2019). Namun kalangan serikat buruh menentang perjanjian itu karena khawatir dengan serbuan "pekerja murah" dari Indonesia.
FTA Indonesia-Australia:
- Partai Buruh yang beroposisi telah menyatakan dukungan untuk meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia
- RUU untuk meratifikasi perjanjian itu diajukan Menteri Perdagangan ke Parlemen Australia hari Rabu (16/10/2019)
- Kalangan serikat buruh tetap menentang aspek ketenagakerjaan dari perjanjian ini karena khawatir dengan serbuan pekerja murah dari Indonesia
Menteri Perdagangan Simon Birmingham pada Rabu pagi secara resmi mengajukan RUU Ratifikasi IA-CEPA ke Parlemen Australia. Pada malam harinya, para menteri bayangan serta komite kaukus Partai Buruh langsung menggelar rapat untuk menanggapi hal itu.
Kaukus partai oposisi ini kemudian mencapai kesepakatan untuk mendukung IA-CEPA pada Kamis pagi.
Berbagai sumber menyebutkan sejumlah politisi oposisi tetap menentang perjanjian ini, namun rapat itu didominasi oleh argumen mengenai adanya konsekuensi ekonomi yang buruk bagi Australia jika menolaknya.
Politisi Partai Buruh Ed Husic dikutip media setempat Sky News menyatakan, perjanjian perdagangan dengan tetangga seperti Indonesia "jelas sangat penting".
"Partai Buruh sudah beberapa dekade memperjuangkan perlunya untuk lebih dekat dan memperkuat hubungan bukan hanya dengan Indonesia tapi juga kawasan kita. Inilah langkah nyata mewujudkan hal itu sehingga harus kita dukung," kata Ed Husic.
AAP
Sebelumnya Menteri Birmingham dalam pernyataannya menyebutkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, Hong Kong dan Peru akan membuka peluang baru dan mendatangkan banyak manfaat bagi para eksportir Australia.
"Misalnya para petani gandum Australia akan mampu mengekspor 500 ribu ton setiap tahun ke Indonesia tanpa dibebani bea masuk," katanya dalam pernyataan pers seperti dilaporkan wartawan ABC Farid M. Ibrahim.
"Pemerintahan kami bertekad memastikan perjanjian ini mendatangkan manfaat sesegera mungkin sehingga kami menghendaki RUU ini lolos di DPR minggu depan dan di Senat paling lambat akhir tahun," kata Menteri Birmingham.