Perjuangan Bocah Muslim Rohingya Setelah Orangtuanya Dibunuh

Duduk di sekolah darurat di kamp pengungsian di Cox`s Bazar di Bangladesh, Omar, 11 tahun, berbicara perlahan saat mengingat ayah dan ibunya.

"Mereka sayang aku. Aku dirawat dengan baik," katanya.

Katanya, mereka berdua dibunuh oleh tentara Myanmar bulan Agustus 2017, bersama tiga orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuannya.

"Setiap bangun tidur di pagi hari, saya pasti menangis. Lalu saya hapus air mata dan bersiap-siap ke sekolah," katanya.

Dua tahun telah berlalu namun masih sulit memahami kebrutalan yang terjadi terhadap Omar dan Muslim Rohingya yang tinggal di Myanmar.

Mungkin kita menyangka kasus seperti ini akan mengarah pada tindakan masyarakat internasional.

Tapi ternyata tidak. Keadilan bagi minoritas seperti mereka berjalan dengan amat lambat hingga terasa menyakitkan.

Kini ada tiga arah perkembangan hukum yang tampaknya tak saling terkait. Beberapa ahli hukum meminta adanya langkah besar, yang memungkinkan datangnya harapan.

Kenapa para jenderal Myanmar tidak diadili ?

Penyelidik PBB bulan September 2018 menyatakan bahwa pejabat tinggi di Myanmar harus diadili dengan tuduhan genosida untuk perbuatan mereka di Negara Bagian Rakhine tahun 2017, yang membuat 700.000 orang Rohingya terusir ke Bangladesh.

Langkah termudah untuk ini adalah Dewan Keamanan PBB mengajukan kasus ini ke International Criminal Court (ICC) yang mengadili tersangka penjahat perang.

Namun ada dua masalah. Pertama, China yang merupakan sekutu dekat dan tetangga Myanmar sudah pasti akan memblokir langkah ini. Kedua, Myanmar tidak mengakui ICC.

Perkembangan hukum pertama memperlihatkan bahwa ICC menyatakan akan memulai penyelidikan penuh terhadap kejahatan yang dilakukan di perbatasan Bangladesh - negara yang mengakui ICC.

Termasuk dalam kejahatan ini adalah deportasi paksa oleh Myanmar yang membuat etnis Rohingya meninggalkan tanah air mereka. Namun ini bukan kejahatan perang serius dan tak termasuk genosida.

Laetitia van den Assum, salah satu anggota komite independen yang dipimpin oleh bekas Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan kepada BBC: "Penyelidikan penuh ini seharusnya akan mengarah kepada dakwaan kepada individu-individu tertentu."

Kemajuan langkah ini akan lambat. "Jika berada di pusat kekuasaan, Anda bakal terlindungi," katanya. "Tak ada yang akan membawamu ke pengadilan di Den Haag."