Jokowi Ingatkan Bank BUMN Cairkan KUR Jangan Pakai Agunan

VIVA – Anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2020 dinaikkan menjadi Rp190 triliun. Bunganya turun dari tujuh persen menjadi enam persen. 

Presiden Joko Widodo menegaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus benar-benar memanfaatkan kredit ini. Saat ini, Presiden pun masih banyak menerima laporan bahwa penyalurannya tidak tepat sasaran. 

"Karena laporan yang saya terima penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan, ini yang harus kita geser. Harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," kata Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

Jokowi menyoroti, masih banyak sektor ekonomi yang penggunaan KUR-nya sangat kecil. Seperti di sektor pertanian hanya 30 persen dan industri mikro dan kecil serta menengah, sebesar 40 persen. Begitu juga sektor pariwisata dan perikanan, yang menurut Jokowi sangat rendah. 

"Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana. Sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM," tutur Jokowi. 

Cara itu bisa dilakukan, lanjut Jokowi, misalnya memberikan skema KUR khusus. Yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor yang ada. 

"Juga dengan grace period (waktu tenggat tidak menyicil bunga) yang khusus menyesuaikan waktu produksinya," ujar Jokowi. 

Bahkan, bisa juga KUR diberi dengan skema cicilan yang lebih panjang. Tetapi dalam arti sebagai investasi. Dengan begitu, pengguna KUR bisa memanfaatkan dalam pengembangan usahanya. 

"Sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," ujarnya.

Semprot perbankan

Dalam rapat kabinet terbatas itu, Jokowi pun menyinggung beberapa bank BUMN yang ditugaskan menyalurkan pinjaman KUR tersebut. Sebab, bank tidak harusnya merepotkan untuk meminta jaminan ke calon penerima KUR.

"Saya juga memiliki catatan terkait kinerja sektor perbankan khususnya bank-bank BUMN yang dalam penyaluran KUR-nya di sektor produktif. Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet," tutur Presiden.

Persoalan ini, menurut Jokowi, perlu dikoreksi. Karena pemerintah juga membutuhkan, agar dana KUR ini bisa benar-benar tersalurkan dan tepat sasaran. 

Apalagi dalam catatannya, dari berbagai sektor pemanfaatannya masih sangat rendah. Untuk itu, ia meminta agar pendampingan terhadap calon penerima KUR diberdayakan. 

"Dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik ke kelas yang lebih atas," kata Jokowi. 

Jokowi juga menyoroti, ada praktik yang tidak bagus di perbankan. Yakni yang hanya memindahkan dari kredit komersiil ke KUR. 

"Praktik-praktik seperti ini yang tak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif. Sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," kata Jokowi.