Sri Mulyani Ingatkan Ribuan CPNS Kemenkeu Jangan Jadi Preman Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Sumber :
  • VIVAnews/Arrijal Rachman

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan ceramah umum kepada sekitar 3.200 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Keuangan yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN di Gedung Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Sri mengucapkan selamat kepada para CPNS Kementerian Keuangan karena untuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan, mereka harus mampu bersaing dan berkompetisi dengan banyak orang sejak masuk ke STAN usai lulus SMA, hingga akhirnya di usia sekitar 20-an tahun bisa ditarik sebagai pegawai Kementerian Keuangan.

"Saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, ini sudah melalui suatu proses yang Anda telah raih melalui kerja keras. Kalian jadi jangan sampai kerja keras Anda ini yang jadi bekal awal masuk ke Kementerian Keuangan disia-siakan," tuturnya di lokasi, Rabu, 11 Desember 2019.

Dia pun menekankan, sebagai bagian dari institusi yang menjadi bendahara negara, maka tugas dan fungsi para pegawai muda tersebut adalah sebagai penjaga, dan pengelola keuangan negara. Meskipun, tugasnya masing-masing akan dibagi secara spesifik apakah sebagai pengelola penerimaan negara atau yang membelanjakan uang tersebut.

"Ibarat tubuh, ada yang bagian tangan, jantung, kuku, kaki, perut tidak ada yang dibilang satu bagian penting dari yang lain, tapi semua bagian tubuh Kementerian Keuangan. Dan kalian tahu nilai-nilai dasar Kementerian Keuangan, tugas sebagai pengelola keuangan negara," tegasnya.

Meski begitu, dia menekankan, menjadi seseorang penjaga dan pengelola keuangan negara tidak bisa sembarangan dan tetap harus mematuhi etika dan rambu-rambu yang tercantum dalam undang-undang. Misalnya, saat menjadi pegawai pajak, maka tidak serta-merta tugasnya hanya menagih-nagihkan pajak.

"Melihat ada orang kaya, dikit lewat ditagih-tagih, enggak bisa seenaknya. Terus datang ke perusahaan, eh kamu bayar pajak dong, enggak bisa. Ada rambu-rambunya. Kalau itu namanya preman, bukan Kementerian Keuangan," tutur dia.