Jokowi Minta Jajarannya Buka Keran Investasi Industri Substitusi Impor

VIVA – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait percepatan implementasi program perindustrian dan perdagangan. Seluruh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju harus fokus menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan defisit transaksi berjalan dan memperbesar surplus neraca perdagangan.

Untuk itu, Kepala Negara menegaskan, kepada jajaran menteri agar konsentrasi kepada langkah terobosan pengurangan impor. Berdasarkan data perekonomian saat ini, dia pun meminta agar investasi industri substitusi impor harus dibuka selebar-lebarnya.

"Tolong ini digarisbawahi investasi industri substitusi impor harus dibuka lebar. Berarti, besi, baja, industri kimia atau Petrokimia ini harus betul-betul harus dibuka, karena ini merupakan substitusi impor," kata Jokowi membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019. 

Secara khusus, Jokowi meminta hal tersebut menjadi catatan bagi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjalankan tugasnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, Jokowi menuturkan bahwa impor bahan baku dan bahan baku penolong berkontribusi besar terhadap total impor di bulan Januari-Oktober 2019. Nilainya mencapai 74,06 persen dari total impor pada periode itu.

Sedangkan, impor barang modal dari total impor angkanya mencapai 16,65 persen dan impor barang konsumsi sebesar 9,92 persen.

"Kalau kita lihat lebih dalam lagi jenis barang bahan baku yang masih besar angka impornya antara lain adalah besi baja yang mencapai US$8,6 miliar. Dan Industri kimia organik atau Petrokimia yang mencapai US$4,9 miliar," kata dia.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa percepatan mandatori biodiesel 30 persen atau B30 juga tidak kalah pentingnya dalam rangka penurunan impor BBM. "Saya tadi mendengar dari pak menteri BUMN bulan ini sudah bisa kita mulai untuk B30," imbuhnya.

Jokowi melanjutkan, upaya mendorong tumbuhnya industri pengolahan seperti industri besi dan baja serta petrokimia tidak hanya untuk menghasilkan substitusi impor. Melainkan, akan memberikan nilai tambah berupa penciptaan lapangan kerja yang besar.

"Saya minta juga ditingkatkan kampanye penggunaan produk industri dalam negeri termasuk optimalisasi kandungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada proyek-proyek pemerintah," tuturnya.