Masa Depan Republik Indonesia Ada di Tanah Borneo

Maket desain Ibu Kota Negara dengan nama 'Nagara Rimba Nusa'.
Sumber :
  • VIVAnews/Fikri Halim

Tak cukup hanya di situ, pemerintah juga mengklaim bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang sudah terjadi cukup lama di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2019, hanya mencapai 5,02 persen. Dari kontribusi tiap wilayah konsentrasi ekonomi masih cukup besar di pulau Jawa, yaitu 59,15 persen dan Sumatera 21,14 persen.

Sementara itu, kontribusi di pulau besar lainnya di Indonesia masih single digit, yaitu Kalimantan sebesar 7,95 persen, Sulawesi sebesar 6,43 persen, Bali Nusa Tenggara sebesar 3,06 persen, dan Papua hanya sebesar 2,27 persen.

Untuk itu, dengan melihat data di atas, langkah pemindahan Ibu Kota Negara oleh pemerintah, tentunya harus diikuti kebijakan untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru, di mana nantinya sejumlah lapangan kerja bisa dihasilkan.  

Tak Semua APBN

Pembangunan Ibu Kota Negara baru itu menurut rencana pemerintah bakal dilakukan pada akhir 2020 nanti. Anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara baru itu, diperkirakan mencapai Rp466 triliun.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo memastikan kebutuhan dana yang cukup besar tersebut tak harus semua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPBU).