Parlemen Irak Keluarkan Resolusi untuk Usir Pasukan Asing

Parlemen Irak telah memilih untuk mengusir pasukan Amerika Serikat (AS) dari negaranya. Dalam sebuah sidang luar biasa yang digelar Minggu (05/01), para anggota parlemen mendukung resolusi untuk meminta pemerintah Irak mengakhiri perjanjian dengan AS yang menempatkan 5.200 tentaranya di Irak.

Resolusi ini secara khusus menyerukan untuk mengakhiri perjanjian 2014 silam yang mengizinkan AS mengirim pasukan ke Irak untuk membantu memerangi kelompok ISIS.

"Pemerintah (Irak) berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuan dari koalisi internasional dalam memerangi ISIS, atas berakhirnya operasi militer di Irak dan tercapainya kemenangan," demikian bunyi resolusi tersebut.

"Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan daratan, wilayah udara atau perairan dengan alasan apa pun."

AS merespon cepat kesepakatan itu dan menyatakan kekecewaannya.

"Kami sangat mendesak para pemimpin Irak untuk mempertimbangkan kembali pentingnya hubungan ekonomi dan keamanan yang sedang berlangsung antara kedua negara dan keberlanjutan keberadaan Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

"Kami percaya ini adalah kepentingan bersama Amerika Serikat dan Irak untuk terus bersama memerangi ISIS," dan bahwa AS masih "berkomitmen untuk Irak yang berdaulat, stabil, dan makmur."

Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi yang melemahkan kepada Irak, jika mereka memaksa pasukan AS untuk pergi.

Hormati Irak

Keputusan untuk mengusir pasukan AS dari Irak juga didukung perwakilan dari negara-negala lain, salah satunya Jerman. Menteri Luar Negeri Heiko Maas menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, tetapi ia juga menegaskan bahwa posisi pemerintah Irak harus dihormati.

"Kepentingan utama kami adalah stabilitas dan persatuan di Irak tidak menjadi korban dari eskalasi baru-baru ini," tegas Maas, Minggu (06/01) malam. Selain itu Maas juga mengomentari keputusan pemerintah Irak.

"Kami akan menghormati setiap keputusan," tambahnya.

Pemerintah Jerman mengatakan pada Minggu (5/1) malam, bahwa tentaranya akan tetap berada di Irak, jika pemerintah Irak menginginkan itu.

Perdana Menteri sementara Irak, Adel Abdul-Mahdi mengatakan para pejabat sedang mempersiapkan rancangan untuk langkah-langkah hukum dan prosedural untuk mengimplementasikan resolusi parlemen. Dia juga mengatakan bahwa jika pasukan AS tetap berada di Irak, maka mereka akan dianggap menduduki Irak secara paksa.