Thailand Pelajari Penanganan Konflik Aceh, Dianggap Berhasil
- VIVA/Dani Randi
Indonesia disebut sangat bisa berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik di Thailand selatan, kawasan dengan penduduk mayoritas Muslim.
Pengamat Thailand selatan dari dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Awani Irewati, mengatakan Indonesia dapat berperan karena memiliki rekam jejak baik dalam perdamaian di Aceh dan membantu krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar.
Konflik berdarah di Provinsi Yala, Pattani, Narathiwat, Thailand selatan merenggut ribuan orang sejak konflik pecah pada 2004 hingga sekarang.
Serangan bersenjata antara aparat dengan kelompok yang disebut pemerintah Thailand sebagai separatis itu masih terus terjadi.
Pada November tahun lalu misalnya, 15 orang tewas di Provinsi Yala.
Kepala staff Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apirat Kongsompong, mengaku heran kenapa konflik di negaranya itu tak kunjung selesai.
Padahal kata dia, komunitas Muslim Melayu diberi kebebasan sesuai keyakinan mereka.
"Mereka juga punya kebebasan memilih pemimpin sendiri. Sebab mereka warga Thailand yang berada di bawah konstitusi kami," ujar Apirat ketika berkunjung ke Kodam Iskandar Muda, Aceh, Selasa (14/01).
Karena itulah dalam kunjungannya ke Aceh, Apirat menyatakan ingin belajar bagaimana tanah yang sering disebut Serambi Mekkah ini bisa mencapai perdamaian setelah 30 tahun konflik dengan militer Indonesia.
"Kami ingin belajar dari Aceh, bagaimana Aceh menjadi provinsi yang damai sekarang setelah 30 tahun berkonflik dan dihantam tsunami. Saya melihat sendiri, warga Aceh tampak bahagia dan menghargai satu sama lain. Jadi apa yang membuat damai?" sambungnya.
Apa yang terjadi pada komunitas Muslim Melayu Pattani?
Pengamat Thailand Selatan dari LIPI, Awani Irewati, mengatakan konflik berdarah di tiga provinsi itu tidak akan selesai selama pemerintah Thailand menerapkan pendekatan militer.
Yang diperlukan, katanya, pendekatan secara dialog.
"Dari kelompok akademisi sebetulnya pernah memberikan jalan tengah yaitu mediasi atau mendekati tokoh masyarakat di Thailand selatan. Kalau pendekatan itu, bisa menjadi jalan keluar. Tidak hanya militer," ujar Awani Irewati kepada BBC News Indonesia, Rabu (15/01).
Ia juga menilai sikap pemerintah Thailand yang memaksa komunitas yang menyebut dirinya Pattani ini untuk menggunakan bahasa Thailand, tidaklah tepat.