Siapkah Indonesia Hadapi Ancaman Epidemi Global?

Indonesia dinilai masih lemah dalam menjalani prosedur penyelamatan warga negaranya terkait darurat wabah, terbukti dari timbulnya dampak sosial di Pulau Natuna, yang menjadi tempat karantina ratusan WNI yang dievakuasi dari provinsi Hubei, China atas kekhawatiran penyebaran jenis virus corona baru.

Hal itu diutarakan Yogi Prayogi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Bandung.

Ia menambahkan bahwa kasus ini pun masih merupakan tindakan dalam skala kecil.

Potensi wabah pada tingkat global kedepannya akan selalu ada, katanya, bahkan kemungkinan dalam skala yang lebih besar, sehingga pemerintah harus belajar dari pengalaman ini.

"Seharusnya Kementerian Kesehatan membangun roadmap atau grand design kebijakan tentang mitigasi bencana penyakit menular yang berbahaya yang skalanya global. Terus dilihat apa saja [potensi bencananya] dan dilihat peraturan yang mendukung itu, jadi nanti kalau misalnya ada trigger , langsung bisa bergerak semuanya," kata Yogi kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon hari Rabu (05/02).

Ia menggarisbawahi pentingnya menguatkan standard operating procedures (SOP), termasuk menetapkan lokasi karantina yang seusai berdasarkan kajian yang juga melihat potensi dampak sosial dan ekonomi pada tempat-tempat terkait.

"Ini masalah kebijakan, SOP-nya, SOP dalam menangani penyakit-penyakit menular yang berbahaya yang seperti ini.

"Jadi Kementerian Kesehatan harusnya membuat satu kebijakan khusus tentang, satu, yaitu membentuk unit khusus, kemudian yang kedua, SOP-nya seperti apa, kemudian yang ketiga, tempatnya yang masyarakatnya sudah [siap] atau tempatnya jangan Natuna," ujar Yogi.

Lokasi karantina sebaiknya jauh dari permukiman, tambahnya.

Kasus infeksi virus corona pertama kali dilaporkan di Wuhan, yang terletak di Provinsi Hubei, pada tanggal 31 Desember 2019, menurut Badan Kesehatan Dunia.

Hingga kini, virus itu telah menular ke lebih dari 24.000 orang yang berasal dari sekitar 25 negara.

Setidaknya 492 orang di berbagai negara dilaporkan meninggal akibat virus ini, dengan mayoritas kasus di China.

`Keterlambatan informasi`

Sebanyak 238 warga negara Indonesia dievakuasi dari Hubei dan tengah menjalani karantina di hanggar Lapangan Udara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna sejak Minggu (02/02). Proses karantina akan berlangsung selama 14 hari.

Namun, upaya penyelamatan itu diwarnai timbulnya polemik antara warga, pemerintah daerah dan pusat.

Kedatangan para WNI dari China itu disambut dengan penolakan warga Natuna melalui pelaksanaan aksi unjuk rasa.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Natuna, Defrizal, saat itu mengatakan warga menolak karena resah akan dampak virus corona.

Ia mengatakan Pemkab Natuna sama sekali tidak diberitahu dan dilibatkan mengenai lokasi observasi tersebut.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menolak disalahkan.

Ia mengatakan pemerintah semestinya mengobservasi para WNI dari Wuhan di KRI Semarang, kapal perang khusus medis milik TNI AL.

Adapun tuntutan warga Natuna lainnya menyoal tentang posko layanan medis darurat dan dokter psikiater bagi masyarakat.

Hamid akhirnya bertemu dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menko Polhukam, Mahfud MD, di kantor Kemenkopohukam di Jakarta pada Selasa (04/02).

Seusai rapat, Mahfud mengakui terjadinya kelalaian komunikasi di tengah hiruk-pikuk perkembangan situasi.

"Terjadi semacam, bukan miskomunikasi ya [tetapi], keterlambatan informasi karena perkembangan berlangsung begitu cepat, sehingga pemerintah begitu mendapat green light untuk memulangkan saudara-saudara kita, WNI dari Wuhan, RRT itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman dan paling dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu juga dimaklumi karena, itu bisa diikuti dari semua media massa, bahwa perkembangannya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud usai rapat.

`Menjamin kesehatan`

Sementara itu, sebagai upaya menenangkan warga, Menkes Terawan juga meyakinkan bahwa WNI yang pulang dari Wuhan itu sehat, bahkan secara tegas menjamin bahwa langkah untuk manjalankan karantina di Natuna tidak akan membahayakan warga setempat.

"Saya Menteri Kesehatan seluruh warga negara Indonesia, baik yang datang dari Wuhan, maupun juga Pulau Natuna, itu adalah yang harus saya jamin kesehatannya," ujar Terawan usai rapat bersama Bupati Hamid dan Menkopohukam Mahfud.

Pada hari yang sama, Hamid juga menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR, di mana para anggota komisi meminta Hamid untuk menjelaskan situasi kepada warga Natuna.

Hamid menyampaikan keprihatan, namun juga berjanji akan meyakinkan warga mengenai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah.

"Udah itu memang diharapkan adanya tenaga-tenaga medis yang dari Jakarta ini untuk berada di sana (Natuna) hingga masyarakat kami kan merasa tenang," ujar Hamid usai rapat di Komisi IX.

Menkes Terawan juga berkantor sementara di lokasi observasi WNI yang dievakuasi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga akan menyusul dan mengecek penanganan para WNI yang sedang berada di hanggar Lapangan Udara Raden Sadjad.

Kasus wabah virus corona bukan kali pertama Indonesia menghadapi ancaman pandemi.

"Indonesia sebenarnya sudah memiliki kesiapan cukup serius sejak ancaman pandemik flu burung yang lalu," ujar Direktur Lembaga Eijkmen Profesor Amin Soebandrio melalui sambungan telepon, Selasa (04/05).

Kesiapsiagaan harus merata, katanya, dalam mengantisipasi pandemi selanjutnya yang tidak dapat diprediksi.

"Kita harus menyadari bahwa Indonesia ini kan luas sekali, jadi kemampuan itu harus merata di seluruh daerah. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons dan melaporkan kasus-kasus yang terjadi," kata Amin.