Virus Corona: Bantuan Ekonomi Pemerintah 'Kurang dan Perlu Diperluas'
Selain itu, suami Deri juga bekerja sebagai seniman Palang Pintu, sebuah tradisi asli Betawi. Namun anjuran penjarakan fisik alias physical distancing membuat kelompoknya tidak dibolehkan memainkan atraksi di tempat umum untuk menghindari penumpukan masyarakat di satu tempat.
"Ini musibah, tapi memang ngaruh banget, keadaan begini [membuat saya] bingung, kita makan apa, kita stres, bingung kita mikirnya," katanya. "Bocah juga di rumah melulu, karena di-lockdown, kan. Yang biasanya masak segini, jadi nambah, banyak pengeluarannya sebenarnya karena [anak-anak] di rumah kan harus ngemil-ngemil."
Listrik 900 VA `perlu dibebaskan`
Salah satu relaksasi lain yang diberikan pemerintah adalah pembebasan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900VA bersubsidi.
Meski demikian, banyak masyarakat yang berharap bahwa pelanggan listrik 1300VA juga diberi keringanan karena tidak sedikit pelanggannya yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau UMKM.
Ermita, yang juga warga Pesanggrahan, mempertanyakan kenapa pelanggan listrik 1300VA tidak mendapat diskon. Ia dan suaminya bekerja sebagai penjahit di kontrakannya. Sehari-harinya, ia menggunakan dua mesin jahit untuk menjahit paling banyak 15 jaket, yang lantas dijual di sebuah toko baju di Lampung. Di kontrakannya, ibu dua anak ini berbagi biaya listrik 1300VA dengan tetangga sebelah rumahnya.
"Yang 1300[VA] kenapa gak didiskon? Kadang berat, Bu [untuk bayar listrik]," kata Ermita. "[Orderan] sepi [sejak wabah virus corona], kita nganter barang sepi, pembelinya enggak ada katanya."
Sejak wabah virus corona, ia dan suami kini menjahit paling banyak delapan jaket setiap hari. Pendapatannya pun turun dari Rp100.000 per hari menjadi Rp50.000.
Kebijakan relaksasi `mesti diperluas`
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan: "Pada prinsipnya pemerintah sangat memperhatikan social safety net bagi masyarakat berpenghasilan paling rendah dan juga keberlangsungan usaha terutama UMKM dengan memberikan kebijakan yang seoptimal mungkin."
"Tidak hanya dari sisi insentif di sisi penghasilan berupa subsidi namun juga dari insentif dari pengeluaran berupa pengurangan biaya listrik dan pajak penghasilan," imbuhnya.