Menkeu: Rp108 T untuk Program Pro Rakyat

VIVAnews - Pemerintah menyediakan dana Rp108 triliun untuk program pro rakyat. Program pro rakyat itu terdiri atas rumah murah, listrik murah, air murah, dan peningkatan kesejahteraan untuk nelayan.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp108 triliun tersebut sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Anggaran itu diusahakan dapat memenuhi program empat kluster dari pemerintah.

"Namun, anggarannya itu akan diajukan dalam APBN Perubahan 2012," kata Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2011.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengajukan cetak biru atau blue print terkait pembangunan rumah murah sebanyak 100 ribu unit dengan cicilan dapat dibayar hingga di bawah Rp200 ribu per bulan.

Pembangunan nantinya akan melibatkan Perum Perumnas, dengan konsekuensi penambahan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation). Mengenai penambahan PSO ini, Menkeu belum bisa menjawabnya.

"Mengenai rumah murah memang ada anggarannya, tapi untuk berapanya, saya harus cek dulu," kata Agus.

Selain itu, yang menjadi fokus Menkeu adalah masih ada 63 menara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). "Kami sangat memperhatikan Rusunawa dan Rusunami yang kondisinya kosong di lingkungan Jabodetabek dan Surabaya," ujarnya.

Agus menuturkan, hal itu terkait beberapa isu yang perlu ditangani antara lain mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah (Pemda), bangunan atas nama Kementerian Perumahan Rakyat atau Kementerian Pekerjaan Umum.

"Listrik dan air bersih juga menjadi perhatian, intinya ada infrastruktur yang memadai, khususnya terkait parkir ataupun jalan lintas," kata dia.

Itu semua, Menkeu melanjutkan, perlu diperhatikan dan ingin dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemda untuk bisa menyelesaikan isu-isu tersebut. (art)