Krisis Anggaran,Layanan Publik Terancam Tutup

Para pekerja berjalan menuju bursa saham Wall Street, New York
Sumber :
  • AP Photo/Mark Lennihan

VIVAnews - Para pegawai kantor pemerintah dan layanan publik di Amerika Serikat (AS) tengah berharap cemas. Pasalnya, mereka dalam beberapa hari  mendatang bisa berhenti kerja untuk sementara waktu bila pemerintah belum mendapat restu dari DPR untuk menggulirkan anggaran baru.

Menurut sejumlah media massa Amerika, hingga awal pekan ini belum ada kata sepakat, antara angka yang diajukan pemerintah dukungan Partai Demokrat dengan DPR, yang kini dikuasai kubu oposisi dari Partai Republik. Namun, atas desakan Presiden Barack Obama, DPR tengah berupaya untuk mengesahkan pengucuran anggaran darurat agar kantor pemerintah maupun fasilitas pelayanan publik tetap beroperasi.

"Kita bisa masih bisa mencegah terhentinya sebagian layanan pemerintah. Namun Partai Demokrat bakal harus serius memikirkan pemotongan anggaran belanja," kata Ketua DPR dari Partai Republik, John Boehner, seperti dikutip kantor berita Associated Press, Selasa sore waktu Washington. 

Para politisi Republik di DPR mendesak pemerintah agar bersedia menerima proposal pemotongan anggaran belanja sedikitnya sebesar US$40 miliar untuk tahun anggaran baru.

Harian The New York Times sudah mewanti-wanti gangguan pada layanan pemerintah dan fasilitas publik, yang disebut dengan government shutdown. Menurut harian itu, Kebun Binatang bisa tutup, begitu pula Yellowstone dan tempat-tempat rekreasi yang dikelola pemerintah.

Fenomena shutdown itu bisa berdampak pada kegiatan pemerintah AS di luar negeri. "Staf Bea Cukai dan Penjaga Perbatasan yang tengah melatih personil di Afganistan bakal harus pulang. Ribuan unit ponsel dinas BlackBerry yang dipakai pegawai pemerintah juga tidak akan aktif," tulis New York Times.

Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1995 dan 1996. Juru bicara museum Smithsonian Institution di Washington DC, Linda St. Thomas, mengenang kembali bahwa puluhan ribu tiket sudah terjual saat pihaknya mendapat instruksi untuk menutup museum karena government shutdown.

"Saya saat itu mendapat telepon dari seoranng perempuan di Cincinnati. Dia bilang bakal membawa serta keluarga besarnya ke museum, dua mobil. Setelah dijelaskan, dia bertanya, 'Lalu apa yang harus saya lakukan?' Saya cuma bilang, 'Tidak tahu,'" kata St. Thomas.

Namun, pemerintah memastikan tidak semua kantor pemerintah dan layanan publik tutup bila terjadi government shutdown. Tugas yang terkait dengan keamanan, seperti operasi militer, tetap berlangsung. Layanan publik yang vital dan kepolisian juga tetap beroperasi.

Masalahnya, pada kejadian 1995 dan 1996, pekerjaan di pembuangan sampah sempat terhenti karena Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS saat itu tidak punya dana untuk membayar para kontraktor. Selain itu. urusan atas 3.500 kasus pailit tidak bisa diproses. Begitu pula dengan terhentinya proses pendaftaran paspor dan visa. (eh)