Ada Negosiasi di Balik Proyek Gedung Baru DPR

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menengarai ada dua macam kepentingan yang menyokong proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Kepentingan pertama murni karena memang DPR membutuhkan ruangan lebih, sementara kepentingan kedua karena sudah negosiasi dengan pengusaha.

Posisi Partai Golkar, kata Idrus, adalah pada yang pertama. "Kami logikanya realistis. Kita harus realistis bahwa membutuhkan ruangan karena yang saat ini sudah kurang memadai. Jadi bukan karena keinginan, tetapi kebutuhan untuk menunjang kerja," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Mei 2011.
 
"Soal ada rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, harus kita hargai. Tetapi yang prinsip, kita harus meletakkan ini semua berdasarkan kebutuhan," kata Idrus sekali lagi.

Namun, kata Idrus, proyek gedung baru ini menjadi kontroversi karena ada kepentingan lain. "Ada yang berbicara karena berdasarkan kebutuhan seperti yang disampaikan Golkar, ada juga yang karena berdasarkan keinginan punya ruangan baru, ada juga yang ngotot karena adanya kepentingan negosiasi tertentu," katanya.

"Nah, kalau ada yang ngotot  untuk kepentingan negosiasi dengan pengusaha, itulah yang harus dibongkar. Siapapun dia, termasuk jika dari Golkar, kami pasti akan menindaknya kalau ada yang bermain dalam masalah ini," kata Idrus.

Pernyataan senada juga pernah dilansir Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto. Wiranto berpendapat pembangunan gedung baru  saat ini tidak tepat. Apalagi, gedung baru itu cukup mewah.

Menurut Wiranto, rencana pembangunan gedung baru DPR dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun itu serampangan. "Sehingga bau-bau manipulasi sangat kuat," kata Wiranto.

Dan belakangan, Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan rekomendasi 'memangkas' proyek gedung baru dari 30-an lantai menjadi 20-an lantai sehingga menciutkan dana menjadi Rp777 miliar. DPR sendiri berencana meminta keterangan Kementerian PU soal ini. (umi)