Tongoi Papua: Soal Demo Freeport, Kami Netral

VIVAnews -- Di saat ribuan karyawan Freeport turun ke jalan, Ketua Tongoi Papua -- organisasi yang memayungi para karyawan asli Papua yang bekerja di Freeport -- Frans Pigome mengimbau para karyawan PT Freeport Indonesia tetap bekerja seperti biasa dan tidak terhasut dengan ajakan untuk melakukan mogok kerja.

Penegasan itu disampaikan Frans Pigome dalam surat Nomor 77/ A-I/ TP/VII/ 2011 tanggal 2 Juli  2011 menyikapi suasana yang berkembang di lingkungan PT Freeport Indonesia.

"Melalui rapat  DPP/DPC dan Korlap Tongoi Papua telah dihasilkan keputusan rapat organisasi yaitu posisi Tongoi Papua adalah netral dan tidak memihak salah satu pihak. Netralisasi Tongoi Papua yang dimaksudkan adalah bahwa karyawan tetap melaksanakan  tugas dan tangung jawabnya dengan tidak meninggalkan tempat kerja, tidak mengikuti ajakan atau hasutan yang yang bermuara pada mogok kerja," kata Frans Pigome.

Menurut Tongoi Papua, yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya imbauan tersebut mengacu pada surat Polda Papua dan Polres Mimika Nomor B/ 345/6-12 Intelkam tanggal 30 Juni 2011 tentang imbuan dan pemberitahuan kepada pengurus dan anggota untuk mendukung  sepenuhnya proses perundingan (perundingan soal Perjanjian Kerja Bersama/PKB) agar dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

"Organisasi Tongoi Papua tidak dapat mengintervensi hak dan wewenang pihak serikat  pekerja dan manajemen selama proses perundingan berlangsung. Organisasi  Tongoi Papua tidak bertanggung jawab terhadap setiap pengurus dan anggota yang tidak mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi termasuk proses pengembangan sebagai karyawan," jelas Frans.

Selain itu, Frans juga mengimbau para pengurus dan anggota Tongoi Papua, perusahaan privatisasi dan kontraktor di lingkungan PT Freeport agar tetap bekerja sebagaimana mestinya serta tidak terlibat dalam persoalan internal antara Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja-Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport dengan pihak manajemen perusahaan itu.
    
Sementara, PT Freeport Indonesia melalui Juru Bicaranya, Ramdani Sirait menegaskan perusahaan telah berusaha untuk memulai perundingan terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode dua tahun ke depan yang akan dimulai pada Oktober 2011.

Namun, pimpinan serikat tidak bertemu dengan pihak manajemen perusahaan karena terjadinya kerancuan mengenai perubahan kepemimpinan dalam PUK SP-KEP SPSI PT Freeport."Perusahaan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pimpinan serikat dan karyawan dan telah menghimbau para karyawan untuk kembali bekerja sementara masalah ini diselesaikan guna menghindari dampak-dampak terhadap perusahaan dan karyawan," ujar Ramdani.

Manajemen PT Freeport akan bekerja dengan anggota serikat yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah ini sampai kedua belah pihak mencapai persetujuan. Meski mulai hari ini ribuan karyawan PT Freeport Indonesia melakukan aksi mogok kerja, pihak perusahaan menyatakan bahwa proses pengiriman konsentrat (bahan tambang tembaga, emas dan perak) hingga saat ini tidak terganggu.

Perusahaan telah berupaya untuk memulai perundingan terkait Perjanjian Kerja Bersama untuk periode 2 tahun ke depan yang akan dimulai pada Oktober 2011.

PT-FI akan bekerja dengan anggota serikat yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah ini sampai kedua belah pihak mencapai persetujuan. Proses pengiriman konsentrat tidak terganggu sampai saat ini.

Sementara itu, sumber-sumber terpercaya di Timika menyatakan  bahwa Manajemen PTFI siap memulai perundingan, namun harus dengan pengurus yang sah mengingat sekarang ini ada dua kepengurusan. Yaitu, Pengurus SPSI di bawah pimpinan Sudiro yang dibekukan oleh DPP Provinsi Papua karena dianggap melanggar AD/ ART, serta pengurus antar waktu yang ditunjuk oleh DPP Provinsi Papua. (Laporan: Banjir Ambarita| Papua, umi)