"Banyak Yang Getayangan di Daerah Netralitas"
Silahturahmi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan sejumlah purnawirawan TNI, Senin kemarin, berlangsung di tengah isu panas adanya petinggi TNI yang menyebarkan isu asal bukan Capres S dalam Pemilu 2009. Kabar ini dilansir Presiden Yudhoyono, Kamis pekan lalu. Presiden juga menyampaikan dirinya tidak percaya dengan isu itu.
Juru Bicara Presiden Andi Mallaranggeng menjelaskan ucapan presiden itu merujuk pada Pemilu 2004. “Waktu itu sasarannya SBY. Jelas itu. Dan SBY sudah memaafkannya”, kata Andi. Ketua purnawirawan angkatan darat menyesalkan ucapan presiden itu. “Kalau tidak yakin janganlah diumumkan,” kata Soerjadi. Berikut petikan wawancaranya dengan Vivanews.
Silahturahmi ini berlangsung di tengah isu panas bahwa ada oknum petinggi TNI yang mengatakan asal bukan Capres S.
Ini sebetulnya pertemuan rutin saja. Pertemuan rutin ini biasanya digelar setahun sekali atau enam bulan sekali. Jadi sudah direncanakan jauh sebelum isu asal bukan Capres S itu beredar.
Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu?
Kami bicara soal masalah kebangsaan. Tentang kebersamaan keluarga TNI. Pak Ryamizard Ryacuddu bicara soal kebangsaan. Kiki Syahnakri bicara soal demokrasi dan jati diri bangsa, dan saya bicara soal Pancasila. Saya menghimbau agar prajurit TNI memegang teguh sumpah Sapta Marga dan jangan tergoda kepentingan sesaat.
Anda juga bicara soal netralitas TNI dalam Pemilu?
Saya menghimbau para purnawirawan agar membantu TNI Angkatan Darat menjaga netralitas. Supaya mereka jangan menarik tentara aktif dalam politik. Karena netralitas itu sudah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar.
Bagaimana reaksi kalangan purnawirawan Angkatan Darat soal sinyalemen yang disampaikan presiden soal Asal Bukan Capres S?
Para purnawirawan rata-rata menyayangkan ucapan presiden itu. Apalagi beliau sendiri bilang bahwa dia tidak yakin. Kalau tidak yakin jangan lah diumumkan ke publik.
Tapi bisa saja informasi yang diterima presiden akurat.
Sebaiknya Presiden panggil langsung Panglima TNI dan bilang bahwa si A tidak netral. Masalah selesai. Kalau disampaikan ke publik maka akan menjadi konsumsi banyak orang. Hasilnya akan cenderung bias. Kalau benar ada, tentu saja sudah ada tindakan.
Dalam Pemilu 2004 soal netralitas TNI juga jadi masalah?
Bukan TNI aktif yang terlibat. Para purnawirawan bergentayangan di daerah-daerah netralitas TNI. Memang sebaiknya mereka ini mengaca diri karena tahun 2004 itu isu seperti ini juga berhembus kuat.