SBY: Proses Politik BBM Bikin Masalah Baru

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui terjadi ketidakcocokan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses politik pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012.

SBY menjelaskan, dalam pembahasan APBN-P 2012 antara pemerintah dan DPR telah dilandasi pemikiran serta perhitungan kenaikan harga BBM Rp1.500 dan anggaran dana kompensasi sekitar Rp35 triliun bagi masyarakat miskin yang terdampak.

"By design, pemerintah dan DPR mengerti kemungkinan ada kenaikan BBM Rp1,500," kata Presiden SBY dalam pidato pembukaan Musyawarah Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 26 April 2012.

Namun, setelah berlangsung proses politik di DPR, yang terjadi adalah Rancangan APBN-P 2012 yang diajukan pemerintah tidak disetujui. DPR hanya membolehkan pemerintah menaikkan harga saat telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, soal subsidi, yang disetujui justru skenario kenaikan harga BBM.

"Antara satu dua yang tidak klop, atau bahasa yang lain. Hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru dalam APBN-P 2012, terjadi mismatch," kata SBY.

Ia memaparkan, dengan harga minyak mentah tinggi seperti saat ini, mengakibatkan subsidi BBM dan listrik akan melonjak tajam. Saat ini, pemerintah mematok anggaran defisit 2,2 persen. Namun, jika anggaran subsidi melonjak, defisit dapat melampaui 3 persen, dan melanggar Undang-Undang Keuangan Negara.

"Agar perekonomian Indonesia tidak kontraksi, pemerintah bisa saja mencari utang baru untuk menutup defisit," katanya. "Tapi, ini tidak kita pilih, karena tidak mau membebani pemerintah yang akan datang." (art)