Pemerintah Harus Tegas Kurangi Impor Ilegal

VIVAnews - Pemerintah dinilai setengah hati dalam menjaga daya tahan industri dalam negeri. Pelaku usaha nasional meminta pemerintah tegas menjalankan proteksi agar Indonesia tidak dibanjiri produk asing, terutama impor ilegal.
 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, bila pemerintah mampu menahan setengah dari impor barang ilegal, ekonomi domestik dan Industri nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik.

"Kalau berhadapan dengan impor legal, usaha dalam negeri masih bisa bersaing," kata Sofjan pada Seminar Nasional Asosiasi Emiten Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 26 Februari 2009. 
 
Sofjan menyatakan, pada keadaan yang sulit seperti sekarang, pemerintah wajar memproteksi pasar dalam negeri. Beberapa negara seperti Brazil dan Mesir sudah memberlakukan kebijakan proteksi terhadap produk-produk Indonesia."Kita juga harus tegas. Kalau memang impor harus dibatasi, lakukan saja,".
 
Ketua Apindo menyoroti, 30 persen dari keseluruhan barang beredar di Indonesia berasal dari impor ilegal. Sofjan juga mengkritisi kebijakan perdagangan bebas antarnegara ASEAN tidak proekonomi nasional. 
 
Dia menilai kebijakan itu akan membuka peluang impor dan menekan industri nasional. Persetujuan mengenai perdagangan bebas, Sofjan mengatakan, dilakukan karena terpaksa kiarena hubungan bilateral. "Perlindungan pemerintah masih setengah hati," katanya.
 
Sofjan juga mengatakan, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah belum cukup mengatasi masalah industri nasional, terutama mengatasi melemahnya permintaan. Kebutuhan industri nasional dalam jangka pendek adalah menciptakana permintaan. 

"Kinerja stimulus baru bisa terasa dalam jangka panjang. Sekarang pengusaha membutuhkan order dan permintaan," tutur Sofjan.