Tata Tertib DPR Harus Direvisi

VIVAnews - Badan Kehormatan Parlemen mengusulkan revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencegah legislator yang bolos bekerja. "Masalah ini telah pembahasan di tingkat Badan Kehormatan," kata Ketua Badan Kehormatan, Irsyad Sudiro.

Problem membolos ini, ujar Irsyad, bukan masalah orang perorang, tapi masalah kelembagaan. Di komisi atau fraksi, setiap wakil rakyat punya peran dan tanggung jawab masing-masing. "Tetapi di paripurna, ada tata tertib dan kode etik," katanya di sela-sela Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin 2 Maret 2009.

"Jadi harus ada perbaikan persepsi, pemahaman dan sikap yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat," kata politisi Golkar itu.

Di dalam tata tertib sekarang berlaku, kata Irsyad, ketidakhadiran itu bisa dianggap hadir jika ada izin. Karena itu, Badan Kehormatan mengusulkan mekanisme itu diperbaiki. "Yang paling penting pemahaman dan komitmen di dalam fraksi. Tata Tertib yang perlu diperbaiki susunan dan kedudukan, serta kode etiknya," kata Irsyad.