Proyek Bandara Baru Yogya Belum Jelas, Calo Tanah Sudah Beraksi

VIVAnews - Para calo tanah atas lahan yang disiapkan untuk pembangunan bandara baru pengganti Adi Sutjipto Yogyakarta disinyalir telah bergerilya. Harga tanah pun naik tak wajar.

Harga tanah diperkirakan semakin tak terkendali jika Angkasa Pura (AP), sebagai pemrakarsa proyek, tak kunjung mengajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kulonprogo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rekomendasi tersebut diperlukan agar Izin Penggunaan Lokasi (IPL) bisa segera dikeluarkan. “Dengan dikeluarkannya Izin Penggunaan Lokasi (IPL) maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kulonprogo bisa mencegah maraknya calo tanah yang menyebabkan harga tanah tak lagi rasional,”kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Budi Wibowo, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa 15 Januari 2013.

Menurutnya jika sudah ada IPL maka titik lahan calon lokasi bandara sudah jelas sehingga Pemkab bisa melokalisir lahan tersebut dan mencegah terjadinya transaksi jual beli lahan. Dengan begitu, keberadaan spekulan tanah bisa ditekan. "Tapi sampai saat ini kan tahapannya masih masterplan, belum ada tindak lanjut dari AP," kata Budi.

Setelah IPL keluar, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui sebelum proyek pembangunan dilaksanakan. Di antaranya, kajian mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL), akuisisi lahan, izin mendirikan bangunan (IMB), pembangunan infrastruktur, dan beberapa tahapan lainnya. Dan dengan sejumlah kajian itu, masih ada kemungkinan lokasi bandara batal di Kulonprogo.

"Oleh karena itu, kami ingin agar AP segera mengajukan rekomendasi kepada Bupati dan Gubernur," kata Budi.

Jadwal Diundur

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ichsanuri, mengatakan jadwal pemaparan AP di hadapan pemerintah daerah pada tanggal 17 Januari besok harus diundur. Pihak AP ada agenda dengan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kupang pada hari yang sama. "Memang diundur, kami masih menjadwal ulang pertemuan tersebut," katanya.

Ichsanuri menjelaskan, belum ada perkembangan lebih jauh terkait pembahasan lokasi bandara dengan pihak-pihak terkait. Namun dia mengakui, sesuai dengan isyarat Gubernur, lokasi bandara bisa saja pindah jika harga tanah tidak feasible (sesuai). (ren)