APBN Defisit, Anggaran Kementerian Dipotong Rp25 T
Selasa, 14 Mei 2013 - 21:30 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, mengungkapkan, anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan dipotong Rp25 triliun untuk menutupi defisit APBN 2013. Rencana pemotongan tersebut akan dikaji bersama DPR dalam pembahasan RAPBN-P 2013.
Anny mengatakan, K/L diberikan kewenangan untuk menentukan anggaran dari pos mana yang akan dipotong. "Karena mereka yang paling tahu mana anggaran yang bisa dilakukan efisiensi karena mereka memang belum melakukan kontrak, dan bisa dihemat karena itu belanja barang dan perjalanan dinas," katanya di kantor presiden, Selasa 14 Mei 2013.
Anny mengatakan pemotongan tersebut harus dilakukan, meskipun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak telah dilakukan. "Kalau tidak dilakukan kebijakan kenaikan hrga BBM bersubsidi itu akan membuat defisit melampaui 3 persen," katanya.
Meskipun melakukan pemotongan, Anny menegaskan, hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengalami pemotongan anggaran. Kementerian tersebut bertanggungjawab pada peningkatan pendidikan rakyat Indonesia dan memiliki mandat khusus dari Undang-undang Dasar. "Pendidikan karena dia harus 20 persen dari anggaran, maka tidak dilakukan pemotongan," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, yang akan dipotong anggaran K/L lebih pada pos belanja barang. Sedangkan dirinya menjamin pos belanja modal tidak akan diganggu gugat.
"Misalkan infrastruktur kita hindarkan untuk dipotong, tapi bangun gedung, perjalanan dinas, kita potong. Belanja barang yang bisa kita hemat, kita lakukan," tambahnya.
Hatta mengungkapkan pemotongan tersebut dinilai sebagai formula yang paling tepat guna memperkuat ketahanan fiskal pemerintah di tengah kondisi ekonomi global yang belum membaik saat ini.
Baca Juga :
Anny mengatakan, K/L diberikan kewenangan untuk menentukan anggaran dari pos mana yang akan dipotong. "Karena mereka yang paling tahu mana anggaran yang bisa dilakukan efisiensi karena mereka memang belum melakukan kontrak, dan bisa dihemat karena itu belanja barang dan perjalanan dinas," katanya di kantor presiden, Selasa 14 Mei 2013.
Anny mengatakan pemotongan tersebut harus dilakukan, meskipun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak telah dilakukan. "Kalau tidak dilakukan kebijakan kenaikan hrga BBM bersubsidi itu akan membuat defisit melampaui 3 persen," katanya.
Meskipun melakukan pemotongan, Anny menegaskan, hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengalami pemotongan anggaran. Kementerian tersebut bertanggungjawab pada peningkatan pendidikan rakyat Indonesia dan memiliki mandat khusus dari Undang-undang Dasar. "Pendidikan karena dia harus 20 persen dari anggaran, maka tidak dilakukan pemotongan," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, yang akan dipotong anggaran K/L lebih pada pos belanja barang. Sedangkan dirinya menjamin pos belanja modal tidak akan diganggu gugat.
"Misalkan infrastruktur kita hindarkan untuk dipotong, tapi bangun gedung, perjalanan dinas, kita potong. Belanja barang yang bisa kita hemat, kita lakukan," tambahnya.
Hatta mengungkapkan pemotongan tersebut dinilai sebagai formula yang paling tepat guna memperkuat ketahanan fiskal pemerintah di tengah kondisi ekonomi global yang belum membaik saat ini.