Pemilu, Banyak TKI yang Tak Terdaftar

VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengaku pemerintah beserta asosiasi perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) akan mengupayakan dalam pemilihan presiden tidak akan terkendala masalah administrasi.

"Dalam pemilihan legislatif lalu, masih ada hambatan-hambatan administratif sehingga TKI tidak bisa menggunakan haknya," kata Erman di kantor Depnakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 24 April 2009.

Misalnya, banyak TKI yang sudah datang dan membawa paspor tapi ternyata tidak terdaftar. "Ini yang akan kami benahi bersama, termasuk asosiasi sudah sepakat untuk memperjuangkan hak mereka lebih optimal," ujarnya.

Untuk pemilihan putaran kedua ini, pemerintah akan menggandeng asosiasi PPTKIS agar rendahnya Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu legislatif lalu tidak terjadi lagi.

Bahkan, Erman mengaku akan melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki persiapan Pemilu putaran kedua. "Harus dibicarakan bagaimana kebijakan agar jangan sampai mereka (TKI) terbelenggu administrasi," kata dia.

Departemen Tenaga Kerja mencatat 4 juta TKI yang bekerja di luar negeri, namun yang terdaftar dalam DPT hanya 1,5 juta orang, termasuk WNI. "Jadi, realisasinya masih rendah," katanya.