Jokowi: Menteri PU Harus Perbanyak Bendungan untuk Irigasi
Kamis, 30 Oktober 2014 - 14:32 WIB
Sumber :
- ANTARA/Jafkhairi
VIVAnews - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, untuk segera membuat bendungan. Infrastruktur ini untuk mempercepat terwujudnya program kedaulatan pangan .
"Walaupun ada benih, pupuk, tanah kalau tidak ada air kan tidak bisa," kata Basuki usai rapat terbatas dengan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Baca Juga :
"Walaupun ada benih, pupuk, tanah kalau tidak ada air kan tidak bisa," kata Basuki usai rapat terbatas dengan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Untuk itu, Jokowi meminta untuk segera membuat bendungan dan irigasi untuk mengairi persawahan. Menurut Basuki, kementeriannya sudah mengidentifikasi ada 73 pembangunan bendungan di seluruh Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, NTT, NTB dan Maluku.
Sementara dari jumlah itu saat ini ada 47 bendungan dalam proses pembangunan dan 16 bendungan akan dipercepat pembangunannya tahun 2014 ini. Kemudian, ada 5 bendungan lagi yang akan segera dilakukan kontrak pada 2014 agar tahun 2015 bisa langsung dilakukan pembangunan.
Kemudian, pada tahun 2015 sudah dialokasikan anggaran untuk kembali membangun bendungan sebanyak 6 bendungan.
Bendungan-bendungan itu akan menambah volume air menjadi 14 miliar meter kubik.
Sementara, untuk irigasinya, ada 7,2 juta hektar lahan irigasi di Indonesia, 50 persen lahan dirigasi yang dikelolah oleh kabupaten, 30 persen provinsi dan 20 persen tanggung jawab pemerintah pusat.
"Masing-masing cluster tadi diirigasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat ada 500 ribu hektar yang rusak, 500 ribu ada di irigasi provinsi dan 2 juta hektar di kabupaten," ujar dia.
Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat akan ditangani oleh Kementerian PU. Sementara untuk provinsi dan kabupaten, Jokowi meminta dilakukan perbaikan melalui angaran dana alokasi khusus irigasi.
Dengan 3 juta hektar rehabilitasi irigasi ini diharapkan kedaulatan pangan akan terjamin. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun lahan baru 1 juta hektar yang akan dikelola di bawah bendungan-bendungan tadi.
Sementara itu, untuk mengurangi masalah terhambatnya pembangunan bendungan karena sulitnya pembebasan lahan, Menteri Kordinator Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah sudah memperkuat BPN menjadi Kementerian Agraria.
"Ini menteri harus turun tangan. Kita harapakan dengan pemerintah yang pro aktif dengan UU baru, dana disiapkan, insyalah pembebasan lahan tidak ada masalah," ujar Bambang. (ren)